Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan dalam Sidang DKPP

Bogor, DKPP – Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Norma tersebut bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan atau dengan kata lain hukum dijadikan sebagai instrumen dasar yang sangat penting untuk berdirinya suatu negara dan berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia bekerjanya hukum (pidana) dalam mewujudkan

Prof. Jimly: Sinergitas Menciptakan Team Work, Sharing dan Caring

Bogor, DKPP – Perkembangan jaman yang demikian pesat saat ini menuntut setiap staf yang bekerja pada Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak hanya bekerja dengan mengikuti rutinitas saja, karena rutinitas pekerjaan akan mengakibatkan statisnya cara berpikir. Demikian, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqqie dalam sambutan acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP Tahap

DKPP Paparkan Usulan untuk RUU Penyelenggaraan Pemilu ke DPR

Jakarta, DKPP- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, Rabu (7/12), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. RDP yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II kali ini untuk mendengarkan usulan tiga lembaga itu terkait RUU Penyelanggaraan Pemilu. RUU Penyelenggaraan Pemilu, seperti disampaikan oleh pimpinan rapat Ahmad Riza Patria, adalah

Ketua DKPP: Perlu Kode Etik untuk Peserta Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie kembali menjelaskan pentingnya etika dalam penyelenggaraan Pemilu. “Bukan hanya rule of law, tetapi rule of ethics pun harus dikedepankan,” katanya saat diwawancara wartawan sebelum menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Gedung Nusantara 2, Jakarta, Rabu (7/12) pukul 10.00