Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan Pemilu ataupun Pemilukada punya banyak celah untuk dipermasalahkan. Tidak hanya pada tahapannya, ketentuan regulasi Pemilu mulai dari pasal, ayat, dan huruf sangat berpotensi menjadi alasan pengaduan kepada penyelenggara Pemilu. Ketua KPU Nias Utara Otorius Harefa dan Ketua Panwaslu Nias Utara, Sumatera Utara, Memori Zendrato, Rabu (20/1), harus menjalani sidang etik DKPP karena
Jakarta, DKPP – Pasangan dari jalur perseorangan Anjas Taher-Nurdin Abas mestinya tidak lolos menjadi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara. Namun para Ketua dan Anggota KPU setempat meloloskan pasangan tersebut. “Para Teradu bersama petahana bersekongkol dengan cara menciptakan pasangan calon boneka dan membiarkan petahana memerintahkan aparatnya, camat, kepala Dinas Catatan
Jakarta, DKPP – Tim Sukses Arifin Junaidi-Andi Abdullah Rahim, calon Bupati dan Wakil Bupati (A+Juna) merasa dilecehkan oleh KPU Luwu Utara (Luta), Sulawesi Selatan. Pasalnya, biodata kandidat no 2 yang tercantum dalam form daftar calon pasangan kurang lengkap. “Dalam form daftar pasangan calon tercantum Bapak Arifin Junaidi hanya Sekolah Dasar (SD). Padahal beliau sudah master
Jakarta, DKPP – Dua Komisioner KPU Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Roby Maulana (Ketua) dan Bambang Irawan (Anggota), Selasa (19/01), menjalani sidang pemeriksaan DKPP. Keduanya diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena dengan sengaja membuat dan atau menyetujui DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda pada Pilkada Kabupaten Berau. Selain itu, keduanya juga diadukan karena mencetak dan mendistribusikan