Jakarta, DKPP – Demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas, ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses politik untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, S.IP, M.Si saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi bertema Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menyatakan, hingga kini belum ada aduan yang diterima DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD). Hal ini disampaikan Alfitra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pilkada Serentak 2020 yang diadakan oleh Kementerian
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memaparkan hubungan antara kode etik dengan independensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, kedua hal ini saling terkait satu sama lain dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu yang Luber Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Tahun 2004, pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah kemudian mencanangkan pembangunan aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini mensyaratkan adanya kedisiplinan. Disiplin mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya