Palu, DKPP – Terkait banyaknya penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksipemberhentian tetap di seluruh wilayah Indonesia yaitu sejumlah 336 orang sejak awal berdirinya DKPP hingga tahun 2015 ternyata menjadi trauma tersendiri bagi KPU dan Panwas. Hal tersebut terungkap dalam FGD kelas A yang bertempat di ruang Edelweis Hotel Swiss-Belhotel, Jl. Malonda No. 12, Silae Kota Palu
Palu, DKPP – Kematian akan menjemput setiap umat manusia. Untuk itu, tidak perlu takut akan kematian. “Kematian adalah berkah. Kita akan bertemu dengan pemilik nyawa ini. Bukankah kita merindukan bertemu dengan Sang Khalik,†kata Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Saut H Sirait saat menjawab salah seorang penanya dalam acara Focus Group Disscusion Mewujudkan Pilkada Serentak
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Saut H Sirait menyarankan kepada penyelenggara Pemilu (PP) agar dekat seluruh peserta calon. Meski PP itu harus netral bukan berarti PP ini ada jarak yang jauh dengan setiap Paslon. “Bila perlu, KPU dan Panwaslu bareng-bareng mendatangi rumahnya masing-masing paslon. Misal, hari ini ke paslon a, besok ke
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Jumat (20/11), menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam diskusi publik yang diadakan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) bekerja sama dengan Center for Policy Studies and strategic Advocacy (CPSSA). Diskusi bertema “Apakah Indonesia Masih Berada dalam Sistem Politik Demokrasi Presidensial?†tersebut digelar di
Palu, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik, DKPP merasa perlu menggali data dan informasi lebih banyak mengenai berbagai kemungkinan potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu di berbagai daerah, utamanya yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran KPU dan jajaran Bawaslu. Data dan informasi itu penting untuk menyusun pemetaan persoalan jelang voting day pilkada
Palu, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada Serentakdi 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika, sehingga
Jakarta, DKPP – Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara (18/11). Acara ini diikuti oleh para praktisi humas dan akademisi seluruh Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut beberapa staf DKPP dari subbagian publikasi dan sosialisasi, subbagian pengaduan, dan subbagian persidangan.
Palu, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa membangun lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari nol. Dari yang tidak memiliki apa-apa menjadi lembaga prestisius. Sementara kemudian ada orang yang meruntuhkan martabat serta kewibawaan lembaga itu, membuatnya marah. “Wajar dong saya marah. Saya juga manusia,†katanya saat menjawab salah seorang penanya
Palu, DKPP- Sebagian besar ahli hukum masih berpendapat bahwa hukum adalah panglima. Hukum adalah segalanya. Hukum tidak boleh bercampur dengan aspek lain seperti budaya dan sosilogi dan agama. Doktrin supremasi hukum melanda seluruh umat manusia. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Tadulako,