Jakarta, DKPP – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Hasyim Wantu hari ini, Sabtu (28/11), diperiksa DKPP terkait keterlibatannya dalam Pilkada Kab. Gorontalo tahun 2015 untuk kepentingan pribadi. Hal itu diadukan oleh Ramdhan Kasim Ketua Lembaga Bantuan Hukum UG. Sidang pemeriksaan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqe didampingi Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sabtu (28/11), menggelar sidang kode etik dengan Teradu KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Pengadu Humaidi dari LSM Gerak Keris mengadukan ketua , anggota dan staf KPU Prov. Kepulauan Riau yakni Said Sirajudin, Marsudi dan Hanis Handayani serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau masing-masing atas
Jakarta, DKPP- Tidak terima hak konstitusionalnya dirampas, Elly Engelberth dan Sultan Udin Musa mengadukan KPU dan Bawaslu Provinsi Sulut ke DKPP. Menurut Pengadu, tindakan ketua dan anggota KPU provinsi Sulawesi Utara, Yessy S Momongan, Ardiles MR Mewoh, Vivi Teski Lidia Gerge, Zulkikifli Golonggom dan Fachruddin Noh yang tidak meloloskan mereka sebagai paslon Gubernur dan Wakil
Jakarta, DKPP- Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumut Mulia Banurea, Benget Manahan, Silitonga, Nazir Salim Manik, Yulhasni dan Evi Novida Ginting diperiksa DKPP, Sabtu (28/11). Mereka dilaporkan oleh Saiful Mashuri dan Desnandes Sinulinga, wakil ketua dan wakil sekretaris dari DPD partai Golkar melalui tim advokat Adi Mansar, Guntur Rambe, Ahmad Rifai dan Irwan Syahrizal. Menurut pengadu, ketua dan anggota KPU
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto yakni Ayuhanafiq, Afidatusholikha, Achmad Arif, Heru Efendi, dan Vikhie Ristianto, Jumat (27/11) menjalani sidang pemeriksaan kode etik Penyelenggara Pemilu di DKPP RI, Jl MH Thamrin No 14, Jakarta. Kelimanya diadukan oleh mantan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto yakni Choirun Nisa dan Arifudinsjah. Melalui kuasa hukumnya yakni
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar Sidang Kode Etik dengan Teradu Panwas Kab. Berau, Kalimantan Timur, Kamis, (26/11), nomor perkara 80/DKPP-PKE-IV/2015. Para Teradu yakni Nadirah, Aji Desy Aprileny, dan Andi Erni dituduh tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan oleh salah satu tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau.
Jakarta, DKPP – Meski sempat terkendala karena masalah audio, sidang kode etik yang digelar melalui video conference di kantor Bawaslu Sumut untuk Teradu KPU dan Panwaslih Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan ruang sidang DKPP, Jakarta dapat berjalan dengan agenda mendengarkan dalil aduan Pengadu. Pengadu I dalam sidang ini adalah Jansen Napitu dari LSM Macan
Jakarta, DKPP – Dalil aduan kedua dari I Kadek Sujanawasa adalah terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). “APK selain yang dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten Karangsem sampai dengan Senen, 28 September 2015 pukul 17.00 WITA masih banyak yang terpampang (terpasang) disepanjang Jalan Yeh Malet, Karangasem,†ujar Pengadu. Padahal, lanjut Pengadu, sudah ada ketentuan
Jakarta, DKPP – Rabu, 25 November 2015 bertempat di Ruang Sidang Lt. 5 Gedung Bawaslu Republik Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidangkan Ketua Panwas Kabupaten Karangasem yakni I Wayan Eka Swecantara. Dia diadukan oleh I Kadek Sujanayasa, SH selaku Anggota DPRD Kabupaten Karangasem lantaran diduga tidak mampu melaksanakan aturan yang dibuktikan dengan tidak melaksanakan
Medan, DKPP – Supriadi Djafar, Anggota Panwas Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, hari ini (27/11) disidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Dia dilaporkan oleh Moh. Suhartono Sahido, Makmur Manesa, Yance Bago, dan Aswan Ali yang merupakan Relawan Independen Kawal Pilkada. Pokok Aduan yang dilaporkan bahwa Teradu telah melakukan pengrusakan rumah kos Zendi dengan