Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014

Rilis Berita Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25  April s.d. 2 Mei 2014 Jakarta, DKPP â€” Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus dinyatakan dismisal, dan

Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014

Rilis Berita   Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25  April s.d. 2 Mei 2014     Jakarta, DKPP â€” Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus

Besok DKPP Akan Gelar Dua Sidang di Aceh

Banda Aceh, DKPP- Besok, Rabu (7/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang pelanggaran kode  etikpenyelenggara Pemilu yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Aceh. Sidang pertama akan digelar pukul 10.00 WIB dengan perkara pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota PPK Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan sidang kedua akan digelar pukul 13.30 WIB dengan

Sidang Perdana Lampung: Ada Pembagian Gula dalam Pilkada Lampung

Jakarta, DKPP– Sidang perdana untuk perkara Provinsi Lampung digelar hari ini (Selasa, 6/5) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Nazarudin, Ali Sidik, dan Fatikhatul Khoiriyah. Sedangkan Pengadu adalah Rakhmat Husein dkk dari Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih. Perkara ini terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung

Demi Suksesnya Pilpres, Prof Jimly Minta KPU dan Bawaslu Segera Menindak Anak Buahnya

Jakarta, DKPP– Karut-marutnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 tidak lepas dari banyaknya jajaran KPU dan Bawaslu yang bermasalah. Oleh karena itu, salah satu penyelesaian yang harus dilakukan adalah sesegera mungkin mengevaluasi kinerja mereka. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta penyelesaian itu dilakukan secara bertingkat. Kalau yang bermasalah dari tingkat TPS sampai desa, penyelesaiannya