Jakarta, DKPP — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afif dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menaruh harapan besar kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus memperkuat perannya sebagai penjaga etika dan benteng integritas penyelenggara pemilu di Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan pada kegiatan Syukuran HUT DKPP ke-14 yang mengangkat tema “Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu” yang digelar di Ruang Sidang Utama DKPP, Jumat (12/6/2026).
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perjalanan DKPP selama 14 tahun serta menekankan pentingnya menjaga marwah dan etika penyelenggara pemilu sebagai fondasi demokrasi.
“DKPP telah menempuh perjalanan panjang selama 14 tahun. Semoga ke depan semakin kuat dan semakin baik dalam menjaga etika serta marwah penyelenggara pemilu, sekaligus menjadi benteng integritas bagi kita semua,” ujar Afif.
Afif menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas memerlukan penguatan kelembagaan secara bersama-sama.
Menurutnya, KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki peran yang saling melengkapi dan perlu terus didukung agar mampu menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan peran DKPP sebagai lembaga penegak etika penyelenggara pemilu.
Bagja berharap, DKPP dapat terus berkembang dan semakin memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
“Semoga DKPP menjadi lebih baik lagi dan terus menjadi benteng integritas bagi kita serta semakin bersinar bagi demokrasi Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bagja menilai keberadaan DKPP memiliki posisi yang strategis karena menjadi lembaga yang secara khusus menjalankan fungsi penegakan etika penyelenggara pemilu. Menurutnya, etika harus menjadi pondasi utama dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, berbagai tantangan yang muncul harus dipandang sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan.
“Penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Akan selalu ada tantangan dan dinamika, tetapi dari situ kita belajar untuk menjadi semakin kuat,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Bagja mendorong agar koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu terus diperkuat melalui forum pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk mengidentifikasi potensi persoalan sekaligus merumuskan solusi strategis bagi penyelenggaraan pemilu ke depan. [Humas DKPP]