Rakornis Tentang Temu Lembaga Pengembangan Etika Bangsa
Jakarta, DKPP – Menyadari bahwa penegakan etika pada suatu badan atau lembaga negara, tidak dapat berjalan sebagai suatu bagian tersendiri yang lepas tanpa suatu kaitan dengan yang lain. Dan sebagai bagian integral dalam pembangunan bangsa, tiap-tiap badan atau dewan negara yang diberi negara amanat untuk penegakan etika, sangat tepat dan seharusnya melakukan koordinasi dan kerjasama secara sadar, terencana dan berkesinambungan. Berangkat dari kenyataan di atas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berkonsentrasi dalam penegakan etika penyelenggaran Pemilu Kamis-Jumat 6-8/12 menggelar acara bertajuk “Rapat Koordinasi Teknis Tentang Temu Lembaga Pengembangan Etika Bangsa”, di Jakarta.
“Pengembangan norma dan etika dalam masyarakat, memiliki nilai strategis dalam menuju Indonesia yang dicita-citakan. Proses dan pilihan pembangunan yang menekankan fisik semata, bukan hanya mengajarkan Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa di dunia untuk mencari kesimbangan dengan dimensi non-fisik, terutama dalam pembangunan karakter suatu bangsa. Sejak reformasi, pelbagai perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidaklah dengan sendirinya terjadi dan datang begitu saja”, papar Saut dalam laporan pembukaan
“Melalui proses sadar dan terencana, negara membentuk badan-badan yang berkonsentrasi dalam penangan atau pendekatan etis. Hal yang sama juga terjadi dalam realitas sosial, dengan munculnya badan atau lembaga kehormatan atau dewan etik untuk menangangi hal-hal yang dianggap menghambat proses kemajuan dan dinamika masyarakat untuk meraih yang terbaik”, lanjut Saut.
Lebih lanjut Saut menjelaskan bahwa kesadaran mengenai pentingnya pendekatan etis tersebut, berangkat dari pengalaman emphirik yang membuktikan bahwa pendekatan hukum dalam penyelesaian pelbagai penyimpangan perilaku individu, ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bahkn disadari, pendekatan hukum semata-mata, justru telah menjadikan kegamangan dari norma hukum itu sendiri dalam melihat persolan-persoalan yang sedang dan akan terjadi. Di dasarkan keprihatinan atas realitas keterasingan antar lembaga penegak etika, baik dalam lingkup negara maupun masyarakat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bermaksud melaksanakan suatu pertemuan kordinasi yang bersifat nasional antara lembaga-lembaga penegakan etika di tengah-tengah bangsa.
“Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk Meningkat kesadaran bersama mengenai Etika Bangsa, membangun sinergi antar lembaga-lembaga penegakan etika dan merumuskan dan menetapkan suatu bentuk kegiatan berkesinambungan antar lembaga-lembaga penegakan etika”, pungkas Saut.
Acara dibuka oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Prof. Abdul Bari Azed, dan Ida Budhiati. Kegiatan rakornis akan dilaksanakan pada 6-8 Desember 2012 di Hotel Aryaduta Jakarta. Total peserta sebanyak 85 orang yang terdiri dari utusan MPR, Badan Kehormatan DPR, POLRI, Kejaksaan RI, TNI AD, AL, AU, Peradi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PGRI, PSSI, PWI, Dewan Pers, IDI, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Notaris Indonesia (INI). [DW]