Jakarta, DKPP – Bertambahnya kewenangan terhadap Badan Pengawas Pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga tersebut. Publik menaruh harapan yang sangat besar terhadap lembaga ini. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini, perubahan kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 memberikan tambahan penguatan kewenangan terhadap lembaga Bawaslu sehingga lembaga ini menjadi tambah kuat. Besarnya ekspekatasi
Jakarta, DKPP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) menggelar Focus Group Discussion Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Dalam Pasal 73 Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 di Hotel Mercure, Minggu (26/6/2017). Hadir dalam acara tersebut, Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad dan Anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak. “Ketentuan Pasal 73 ini merupakan pengaturan sangat istimewa.
Jayapura, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Papua, Hosea Genongga untuk kesekian kalinya menghadapi sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kali ini dia diadukan oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) bernama Marnus Kogoya. Marnus, meskipun PNS, mengaku punya kepedulian terhadap proses pemilu di Tolikara. “Saya ini PNS tapi juga intelektual di Tolikara. Saya mengadu ke