Jakarta, DKPP – Seluruh
stakeholders kepemiluan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta,
Selasa (03/11). Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas mengenai detail persiapan
Pilkada serentak yang pelaksanaannya sudah tinggal menghitung hari dalam waktu satu
bulan ke depan.
Hadir dalam
pertemuan, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, seluruh komisioner KPU RI yang
diketuai oleh Husni Kamil Manik. Sementara dari Bawaslu hadir Nelson Simanjuntak,
Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron serta Sekjen Bawaslu RI Gunawan
Suswantoro. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menko Polhukam Luhut
B. Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo serta Mensesneg Pratikno. Pertemuan ini digelar
sebab pada rapat terbatas sehari sebelumnya ditemukan potensi daerah-daerah
yang rawan akan konflik.
“Presiden ingin
mengetahui secara detail bagaimana persiapan Pilkada. Sebab pada rapat kabinet
kemarin dibicarakan hal apa yang perlu diantisipasi karena ada beberapa daerah
yang calonnya diperdebatkan dan juga ada daerah yang calon tunggal,†jelas
Pratikno.
Mengenai persiapan
Pilkada, dijelaskan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, untuk saat ini sudah
pada tahapan kampanye. Selain itu juga dijelaskan bahwa menjelang waktu
pencoblosan masih terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh KPU yang dapat
diklasifikasikan dalam tiga kelompok masalah.
“Klasifikasi masalah
yang pertama adalah proses pencalonan yang belum tuntas karena ada pasangan
calon yang masih ajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan mudah-mudahan cepat
selesai. Kedua, ada daerah yang calonnya berstatus bebas bersyarat. Lalu ada
daerah yang anggarannya dikurangi jumlahnya atau bermasalah dalam proses
pencairannya,â€jelas
Husni dalam konferensi pers usai
pertemuan.
Kondisi ini direspon
serius oleh Prof. Jimly Asshiddiqie Ketua DKPP, berdasarkan data ada tiga
tahapan dari Pilkada serentak yang paling banyak diadukan ke DKPP. Ketiga
tahapan yang dimaksud adalah tahapan penetapan DPT, tahapan penetapan calon
serta kampanye. Di mana
sepuluh
aduan berkaitan dengan kampanye, delapan aduan untuk tahapan penetapan DPT dan
162 aduan terkait dengan tahapan penetapan calon. Namun jumlah pengaduan yang
masuk di tahun 2015 masih jauh di bawah dari jumlah pengaduan yang masuk di
tahun 2014.
“Tren jumlah
pengaduan atau laporan yang berkenaan dengan ketidakpuasan terhadap kinerja aparat
penyelenggara Pemilu yang DKPP terima pada tahun 2014 berjumlah 879 kasus dan
yang disidangkan 333 perkara. Sedangkan
sekarang sudah masuk bulan November 2015 yang notabene satu bulan sebelum
pencoblosan laporan yang diterima berjumlah 289 kasus dan yang disidangkan 75
perkara,†terangnya.
Menurut
Prof. Jimly jika
melihat data pengaduan di atas
maka timbul optimisme untuk Pilkada serentak 2015 akan berjalan dengan baik. Mantan
ketua MK RI itu menilai
persiapan Pilkada serentak yang dilakukan oleh KPU sudah
dilakukan dengan
baik. Namun juga jangan sampai lengah karena masih ada perkara mengenai kode
etik yang masih diperiksa oleh DKPP terkait tahapan pencalonan ataupun proses
pencalonan.
“Kita berhak
bersikap optimis bahwa penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2015, Insya
Allah sukses. Karena seluruh jajaran
penyelenggara Pemilu sudah siap menjalankan tugasnya walau kita juga tidak
boleh mengabaikan ada 75 perkara yang di periksa DKPP. Rata-rata berkaitan
tahapan pencalonan,†punkasnya.
(Prasetya Agung N.)