Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Tolitoli, Irwan B. dalam sidang pembacaan putusan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/6/2022). “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Irwan B. selaku Anggota KPU Kabupaten Tolitoli sejak putusan ini dibacakan,” kata
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Zubair S. Mooduto dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor: 22-PKE-DKPP/IV/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP, pada Rabu (8/6/2022) pagi. Teradu terbukti menggunakan jabatan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiu (DKPP) mendorong rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 untuk segera ditetapkan. Dorongan tersebut disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DKPP, KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat
Jakarta, DKPP – Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi arah kebijakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dengan agenda Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. “Meningkatkan kualitas
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mendapat kejutan dalam kegiatan Pemantapan dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (6/6/2022). Kejutan tersebut adalah pemberian cendera mata berupa gambar karikatur oleh Sekretariat DKPP. Cendera mata ini merupakan bentuk penghargaan dari Sekretariat DKPP kepada Ketua dan Anggota DKPP
Jakarta, DKPP – Menjelang usianya yang ke-10 dan menjelang berakhirnya kepemimpinan periode 2017-2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang berkontribusi terhadap eksistensi DKPP. Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan Pemantapan dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat DKPP RI yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta pada Senin (6/6/2022). Ketua DKPP, Prof. Muhammad
Jakarta, DKPP – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang rutin menyerahkan arsip putusan setiap tahunnya. Apresiasi tersebut disampaikan Koordinator Kelompok Subtansi Akuisisi Arsip I ANRI, Tato Pujiarto dalam Rapat Persiapan Akuisisi Arsip Putusan DKPP Tahun 2021 kepada ANRI pada Jumat (3/6/2022) pagi. “Terima kasih kepada DKPP yang telah rutin
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) logistik untuk Pemilu serentak Tahun 2024. Demikian disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam webinar kepemiluan yang diadakan Gema PMII, Selasa (31/5/2022). Menurut Alfitra, hal ini sangat penting bagi KPU dan Bawaslu mengingat permasalahan logistik kerap dilaporkan ke DKPP setiap perhelatan pemilu. “Saya kira
Bekasi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (SIETIK) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Bekasi, pada Senin(30/05/2022). Sebagai informasi, DKPP telah meluncurkan aplikasi Sistem SIETIK di Jakarta, Kamis (16/12/2021). SIETIK adalah sistem yang memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk membantu proses penanganan
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 22-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Senin (30/5/2022). Perkara ini diadukan oleh Jaharudin Umar, Rauf Ali, Rahmad Mohi, Idris Usuli, dan Ahmad Abdullah (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo) sebagai Pengadu I