Sukoharjo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki tantangan yang berat ke depan. Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 disebutnya menjadi tantangan yang harus dihadapi TPD. Demikian disampaikan Heddy saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) seluruh Indonesia Tahun 2023 di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi
Sukoharjo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 57 Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu berasal dari empat provinsi daerah otonom baru (DOB) dan pengganti antarwaktu periode 2022-2023. Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito serta dihadiri anggota lainnya yakni J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-11 pada Senin (12/6/2023) di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, tema HUT ke-11 DKPP adalah “menjaga marwah demokrasi”. Menurutnya, tema ini mengingatkan tujuan pendirian DKPP yang menjadi penjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu. “Itu dimaksudkan menjaga marwah
Sukoharjo, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan sanksi DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik merupakan bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dan demokrasi di Indonesia. “Bagi kami sanksi-sanksi DKPP adalah bagian dari evaluasi bagi penyelenggara Pemilu, serta pembenahan untuk kemajuan besar bagi demokrasi di Indonesia,” ungkapnya saat menghadiri Syukuran Ulang Tahun
Sukoharjo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan, per 31 Mei 2023, DKPP telah 207 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan Heddy dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kabupaten Sukoharjo, Senin (12/6/2023). “Dari banyaknya aduan Sumatera Utara menjadi
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberjaya dalam sidang kedua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Jumat (9/6/2023) DKPP menghadirkan PPK Sumberjaya sebagai Pihak Terkait untuk mendengar keterangan mereka tentang proses dan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Bekasi, DKPP – Penyelenggara Pemilu pada tingkat ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dituntut satu frekuensi dalam memahami peraturan atau regulasi kepemiluan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Keputusan KPU RI Nomor: 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Rombongan Sekretariat DPRD Provinsi Bali diterima langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito bersama dua Anggota DKPP, yaitu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah. “Terima kasih atas kunjungan Bapak ke DKPP,” kata
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengusulkan alokasi anggaran untuk honorarium bulanan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk tahun anggaran 2024. Heddy mengatakan, usulan honorarium ini hanya ditujukan kepada satu unsur TPD saja, yaitu unsur Masyarakat. “Enggak besar (alokasi anggaran yang digunakan, red.) karena hanya dua orang per provinsi. Paling sebulan
Banda Aceh, DKPP – Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara kembali diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 66-PKE-DKPP/IV/2023. Sidang kedua digelar di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (29/5/2023). Majelis terdiri dari Muhammad Tio Aliansyah (Ketua), Ranisah (Anggota/TPD Unsur KIP Provinsi