Ratna Dewi Beri Masukan Terkait Rancangan Perbawaslu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo memberikan catatan tentang rancangan Perbawaslu dalam Konsinyering yang diadakan Bawaslu RI di Jakarta, Jumat(9/9/2022). Catatan pertama adalah terkait landasan hukum. Menurut Dewi, Bawaslu harus memastikan isi Perbawaslu tidak melenceng dari payung hukum atau ketentuan yang berlaku. “Harus ada dasar hukum

Ketua DKPP Ingin Pelanggaran KEPP Hilang

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2022-2027, Heddy Lugito, berharap agar tidak ada lagi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Indonesia. Menurut Heddy, keberhasilan DKPP bukanlah menangani banyaknya pelanggaran KEPP, melainkan justru menihilkan pelanggaran itu sendiri. “Kita concern dari awal agar penyelenggaraan pemilu tidak ada pelanggaran etik, kalau masih ada pelanggaran etik berarti kita

Fokus DKPP Ke Depan: Peningkatan Kualitas dan Martabat Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 akan fokus meningkatkan kualitas dan martabat pemilu di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, J. Kristiadi, dalam konferensi pers di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (8/9/2022). “Narasi besarnya kita akan meningkatkan kualitas dan martabat pemilu dengan ikut serta mengawasi jalannya penyelenggara menyelenggaraan pemilu,” kata Kristiadi.

Ratna Dewi Pettalolo: Media Mitra Strategis DKPP

Jakarta, DKPP – Media massa akan menjadi mitra strategis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke depan dalam menegakan kode etik bagi penyeleggara pemilu jelang Pemilu Serentak 2024. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan hanya melalui media massa pemahaman kode etik dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat, terutama penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers perkenala

Serah Terima Jabatan: Selamat Datang Anggota DKPP Periode 2022-2027

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan acara serah terima jabatan dari Anggota DKPP periode 2017-2022 kepada Anggota DKPP periode 2022-2027 di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Acara ini diadakan hanya beberapa jam setelah pelantikan lima Anggota DKPP periode 2022-2027 di Istana Negara. Ketua dan Anggota DKPP periode 2017-2022 yang hadir dalam acara ini adalah

Anggota DKPP Periode 2022-2027 Dilantik

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Lima Anggota DKPP periode 2022-2027 yang dilantik ini adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, Heddy Lugito, dan J. Kristiadi. Pengangkatan kelima nama tersebut berdasarkan

DKPP Sampaikan Rancangan Perubahan Peraturan DKPP Terkait SIETIK Kepada Komisi II

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan Rancangan Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 terkait Pedoman Kode Etik Beracara Penyelenggara Pemilihan Umum kepada Komisi II DPR RI. Rancangan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan Racangan Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta,

Alfitra Salamm Hadiri Pengukuhan DPN PPI

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm, APU., diangkat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia (DPN PPI) periode 2022-2027. Pengangkatan ini secara resmi dibacakan oleh Ketua Umum DPN PPI periode 2022-2027, Ermaya Suradinata, di Gedung Mandiri Club, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Diangkatnya Alfitra sebagai

DKPP Usulkan Penerbitan Perppu Untuk Pemilu 2024

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengusulkan mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Usulan ini disampaikan Muhammad dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU,