Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan DKPP tidak bisa mengubah hasil pemilihan umum atau pemilu. Pasalnya, subyek dari persidangan DKPP ada personal atau individu penyelenggara. Penegasan itu disampaikan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam panel diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Adovokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPD Partai
Surakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia, Jumat (14/10/2022). Perjanjian ini ditanda tangani oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli dan Wakil Rektor UNS bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si, di Gedung Rektorat
Donggala, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi beban yang ada di pundak ketua dan anggota. Melainkan juga beban pihak sekretariat sebagai supporting system. Ketua dan Anggota Bawaslu maupun KPU beserta jajaran sekretariat merupakan satu kesatuaan penyelenggaraan pemilu seusai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) optimis dapat menekan atau meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahkan sampai dengan nol pelanggaran di masa yang akan datang. Ketua DKPP, Heddy Lugito, penegakan kode etik penyelenggara pemilu bukan hal sepele. Oleh karenanya, ke depan DKPP akan lebih banyak melakukan sosialisasi bersama KPU dan Bawaslu (Forum
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) rencananya akan melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan kode etik penyelenggara pemilu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito, usai melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (11/10/2022). “Ini
Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menghadiri Fifth Pleanary Assembly of The Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Nusa Dua, Bali, pada Senin (10/10/2022). Pria yang karib disapa Raka Sandi ini memperkenalkan DKPP kepada sejumlah delegasi GNEJ. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang dikelola oleh tiga
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengikuti rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang diadakan secara daring, Jumat (7/10/2022) siang. Rancangan PKPU yang diharmonisasikan dalam rapat yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham ini adalah terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Rancangan
Depok, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan DKPP adalah lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian dikuatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meski sebagai peradilan etik, DKPP bukan momok bagi penyelenggara pemilu. DKPP hadir untuk pemilu yang berkualitas melalui penegakan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, dan tiga Anggota DKPP yaitu J. Kristiadi, M. Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi melakukan audiensi dengan jajaran Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Dalam audiensi tersebut, DKPP mengajak Harian Kompas untuk ikut menyosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (3/10/2022). Perkara ini diadukan Junaidi S yang memberi kuasa kepada Riki Yuniagara dan Ary Ilham Mullah. Juniadi mengadukan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Surya Diansyah.