Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu di Kabupaten Sinjai, Senin (19/8). Sidang perkara nomor 191-PKE-DKPP/VII/2019 yang digelar pada pukul 14.00 WITA merupakan sidang kedua pada hari ini, setelah sebelumnya digelar sidang perkara nomor 177-PKE-DKPP/VII/2019, dengan Teradu Ketua Bawaslu dan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada pukul 09.00 WITA. Perkara nomor
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 213-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (19/8/2019). Teradu dalam sidang ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis, yaitu Uce Kurniawan dan Fanny Dwiriantini. Keduanya diadukan oleh Andy Ali Fikri.
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Bawaslu Kabupaten Subang terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (19/8/2019). Kelima komisioner itu antara lain adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Subang Parrahutan Harahap serta empat anggotanya, yaitu Juju Juhairiah, Jecky Johari, Imanudin dan Cucu Kodir
Makassar, DKPP – Asmawati Salam, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan Syamsuddin. MS, Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dilaporkan oleh Agustianto melalui kuasa hukumnya, H. Makmur M. Raona. Sidang perkara nomor 177-PKE-DKPP/VII/2019 ini digelar di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/8/19) pukul 09.00 WITA. Namun, hingga sidang dimulai Pengadu belum juga hadir. Keterangan
Makassar, DKPP –Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm berharap DKPP bisa menjadi inspirasi bagi institusi etik yang menyelenggarakan proses persidangan. Hal ini disampaikan saat memberikan pengantar dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/8/2019) pukul 20.00 WITA. Rakornis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan lima (5) sidang dugaan pelanggaran kode etik
Jakarta, DKPP – Meski kesekretariatan DKPP sudah berpisah dengan Bawaslu RI, kebersamaan sebagai satu kesatuan penyelenggaraan Pemilu masih tetap berjalan. Seperti dalam peringatan HUT RI, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Sekretriat Jenderal Bawaslu menggelar upacara bersama peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74 di halaman Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No. 14,
Padang, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar menjalani sidang pemeriksaan di Ruang Sidang Bawaslu Prov. Sumatera Barat, Jumat (16/8), Pukul 14.00 WIB. Mereka adalah Fahrul Rozi, Henni Sari, Fitri Yenti, Erlonadi, Tomas Hendriko. Nomor perkara 197-PKE-DKPP/VII/2019 ini, selaku Ketua Majelis Prof. Muhammad dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Prov. Sumatera Barat: Muhammad
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dengan nomor perkara 143-PKE-DKPP/VI/2019 dan 182-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Jumat (16/8/2019) pagi dalam waktu bersamaan. Pengadu nomor perkara 143-PKE-DKPP/VI/2019: Yunizal, masyarakat. Selaku Teradu: Marzaini, ketua Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Muhammad Ansyar, ketua Bawaslu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 147-PKE-DKPP/VI/2019. Sidang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat (16/8/19). Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang, Eftiyanti, Abdul Malik, Syafaruddin Adam, Alex Berzili dan Yetty Oktorina. Para Teradu diadukan oleh
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis), di Kota Padang, pada Kamis (15/8/2019) pukul 21.00 WIB. Rakornis dipimpin oleh Prof. Muhammad selaku anggota DKPP. Pengantar rapat Tenaga Ahli DKPP Ahmad Thohir. Peserta yang hadir Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat baik dari unsur KPU, Bawaslu maupun masyarakarat,