Jakarta, DKPP – Dalam rangka standarisasi perilaku etik penyelenggaraan pemilu, pedoman etika dan perilaku, penyelenggaraan pemilu hanya berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hukum beracara penegakan kode etik dapat disesuaikan dengan PKPU dan Perbawaslu Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi narasumber
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 300-PKE-DKPP/IX/2019, Jum’at, (1 November 2019), di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Aan Ainur Rofik. Ia adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Pemilihan Umum 2019
Jakarta, DKPP – Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, DKPP memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk Perkara Nomor 228 & 229-PKE-DKPP/VIII/2019. Sanksi tersebut terdiri atas Peringatan
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan bahwa jumlah penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik terkait prinsip profesional adalah yang tertinggi berdasarkan kategori pelanggaran terhadap amar Putusan DKPP per 16 Oktober 2019, yakni sebanyak 117 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, dalam amar putusan DKPP sebanyak 3 (tiga) penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik dan
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa lembaga yang menangani perkara pelanggaran Pemilu di Indonesia terlalu banyak. Hal ini diungkapkan Alfitra ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (29/10/2019). “Pintu masuk menangani pelanggaran ini terlalu banyak,
Jakarta, DKPP – Jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Senin, 28 Oktober 2019. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 ini, DKPP melaksanakan upacara bersama jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta. Upacara yang dipimpin oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Jumat (25/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Oktovianus R. Pada sidang pemeriksaan pertama, Pengadu absen dalam persidangan karena tengah menjalani perawatan kesehatan. Oktovianus mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Bawaslu Award Tahun 2019. Menurutnya pemberian penghargaan ini merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai positif untuk Bawaslu. Harjono mengatakan hal ini saat menghadiri acara Bawaslu Award Tahun 2019 yang digelar di The Kasablanca Hall, Jln. Casablanca, No. 88, Menteng Dalam, Jakarta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 283-PKE-DKPP/IX/2019 pada Jumat (25/10/2019). Perkara ini diadukan oleh tiga orang dari Aliansi Mahasiswa Indonesia, yaitu Herianto Ardi, Syamsuardi dan Baharuddin Dg Pawawo. Ketiganya memberikan kuasa kepada Muh. Imam Taufiq Rusdin. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Delapan penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 294-PKE-DKPP/IX/2019 pada Kamis (24/10/2019). Delapan penyelenggara Pemilu itu merupakan Teradu dalam nomor perkara 294-PKE-DKPP/IX/2019, yakni lima penyelenggara KPU Kota Bukittinggi dan tiga penyelenggara dari Bawaslu Kota Bukittinggi. Lima Teradu KPU