Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 232-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (18/10/2019). Sidang berlangsung melalui video conference dari Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor Bawaslu Provinsi Papua. Pengadu pada perkara tersebut adalah Ferdinan Pakage, masyarakat Kabupaten Deiyai. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 227-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Kamis (17/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, VIktorianus Ohoiwutun, yang memberikan Kuasa kepada Yansen Marudut Simbolon. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang. Dalam pokok aduannya,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 233-PKE-DKPP/VIII/2019, Kamis (17/10/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Kristianus Agapa. Ia merupakan Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Papua, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5 dari Daerah Pemilihan III Papua.
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan jumlah penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama tahun 2019, sebanyak 1.662 personel dari jajaran KPU dan 705 dari jajaran Bawaslu. Hal ini disampaikan ketika memberikan keterangan dalam sidang uji materi Perkara Nomor 37/PUU-XVll/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (17/10/2019). Dalam sidang tersebut, Harjono mengatakan bahwa, dalam UU Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo menghadiri Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota BPK RI Periode 2019-2024, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/10/2019). Anggota BPK yang diambil sumpahnya adalah Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., Ir. Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, ST, M.Eng., MH, CFrA., Dr. Achsanul
Jakarta, DKPP – Dugaan praktik politik uang terungkap dalam sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 225-PKE-DKPP/VIII/2019, pada Selasa (15/10/2019) malam. Perkara ini diadukan oleh Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Suaizisiwa Duha. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pilipus Famazokhi Sarumaha. Dugaan praktik politik uang ini diungkapkan oleh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggata Pemilu (KEPP), Nomor Perkara 288-PKE-DKPP/IX/2019, Selasa (15/10), di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Maizal Alfian. Ketua dan Anggota KPU Kota Bekasi menjadi Teradu pada perkara ini. Mereka adalah Nurul Sumarheni, Ali Syaifa, Achmad Edwin Solihin,
Jakarta, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 210-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa, (15/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga yang memberikan Kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar. Keduanya mengadukan 3 (tiga) Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Tiga Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 276-PKE-DKPP/IX/2019, Senin, 14/10/2019. Sidang ini digelar melalui video conference, yakni antara di DKPP RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 7 (tujuh) penyelenggara pemilu menjadi Teradu dalam perkara tersebut. Mereka adalah Ketua dan Anggota