Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad meminta penyelenggara pemilu tidak menganggap remeh sanksi Peringatan yang diberikan DKPP atas pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Meski masuk dalam kategori ringan, sanksi Peringatan bisa menjadi noda atau cacat bagi karir penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan
Serang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm kembali mengingatkan pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu pasca Pilkada Serentak Tahun 2020. Sinergi ini menjadi kunci untuk menyamakan penafsiran peraturan perundang-undangan kepemiluan. Menurutnya tidak sedikit penyelenggara pemilu saling melaporkan ke DKPP karena adanya beda penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Alfitra Salamm
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/I/2021, pada Selasa (29/3/2021). Sidang dipimpin Prof. Muhammad selaku Ketua Majelis dengan Anggota Majelis terdiri dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Prof. La Ode Safuan (unsur masyarakat), Ade Suareni, ST (unsur
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 73-PKE-DKPP/II/2021 pada Jumat (26/3/2021). Perkara tersebut diadukan oleh Sunardi. Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Nurhidayat. Pokok aduan Teradu diduga tidak jujur pada saat mendaftar Sebagai Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Karimun tahun 2017
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menegaskan tidak ada batasan waktu bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan pemilu. Hal tersebut ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, serta historis terbentuknya kelembagaan Bawaslu. Meski pemilu atau pilkada telah usai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Pernyataan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula (selanjutnya disebut KPU Kep. Sula) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang digelar secara virtual pada Jumat (26/3/2021), pukul 07.00 WIB. Ketua dan Anggota KPU Keo. Sula yang diperiksa adalah Yuni Yunengsih Ayuba (Ketua), Ramli
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 98-PKE-DKPP/II/2021 dan 99-PKE-DKPP/II/2021 di Ruang Sidang DKPP RI, Jakarta, Rabu (24/3/2021), pukul 13.00 WIB. Dua perkara ini diadukan oleh Deni Hadiansyah melalui kuasanya Sachrial. Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu RI, Abhan sebagai Teradu pada perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Koordinator Divisi (Kordiv) Teknis kepada Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, Nahum Krimadi. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (24/3/2021). “Menjatuhkan sanksi Peringatan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Yakob Allupati Demny selaku Ketua KPU Kab. Maluku Barat Daya dalam perkara 55-PKE-DKPP/II/2021. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 12 perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe, Indra Eka Putra. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan perkara kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/3/2021). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Indra Eka Putra selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe sejak