Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 158-PKE-DKPP/XI/2020, Senin (25/1/2021), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Riki Susanto. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kaur, Meixxy Rismanto. Dalam sidang, Riki mendalilkan Meixxy telah bertindak tidak mandiri dan tidak jujur dalam proses
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2021 pada Jumat (22/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman (selanjutnya disebut Bawaslu Sleman), yaitu Muhammad Abdul Karim Mustofa, Ibnu Darpito, Vici Herawati, Sutoto Jatmiko, dan Arjuna Al Ichsan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (21/1/2021). Dua perkara ini diadukan oleh Jurkani yang memberikan kuasa kepada Muhammad Isrof Parhani. Ia mengadukan Erna Kasypiah, Iwan Setiawan, Aries Murdiono, Azhar Ridhanie, dan Nur Kholis Majid (Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Tanjungbalai. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (20/1/2021). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Luhut Parlinggoman Siahaan selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menegaskan bahwa DKPP hanya menangani dan memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang dilaporkan oleh masyarakat. Menurut Muhammad, tidak pernah berinisiatif menangani pelanggaran KEPP tanpa adanya aduan dari masyarakat. Demikian disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Ruang Rapat
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad mengenalkan Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf kepada jajaran Komisi II DPR. Hal ini dilakukan Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara, Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (19/1/2021). “Mohon izin memperkenalkan pengganti
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui sekretariat DKPP untuk kali pertama menggelar pertemuan virtual dengan Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada Senin (18/1/2021) pukul 08.00 WIB. Anggota DKPP lain yang mengikuti jalannya pertemuan virtual ini adalah Prof. Teguh Prasetyo. Kegiatan diinisiasi oleh PLT Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf, S.Ag., M.Pd. Sebagai informasi Menteri Dalam
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 186-PKE-DKPP/XII/2020 pada Jumat (15/1/2021) pukul 09.00 WIB. Sidang yang dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irfan Alfi, Ketua KPU Kota Cilegon. Pengadu perkara ini adalah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 139-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (14/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku pada Pemilu 2019 dari PDIP, Wilheim Daniel Kumala. Ia memberikan kuasa kepada Franky Jaldrin Sahetapy. Teradu terdiri dari lima Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 196-PKE-DKPP/XII/2020 di Ruang Sidang DKPP pada Kamis (14/1/2020) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Hendra Gunawan yang memberikan kuasa kepada Moh. Maulana. Pengadu mengadukan sebanyak 16 penyelenggara pemilu, antara lain Arief Budiman, Hasyim Asy’ari,