Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengelar sidang dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 14-PKE-DKPP/I/2019 pada Jumat (8/1/2019) pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Jl. Papandayan Selatan, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Kota Semarang. Agenda sidang adalah untuk mendengarkan pokok pengaduan Pengadu dan jawaban Para Teradu. Selain menghadirkan pihak terkait, sidang
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengelar sidang dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 14-PKE-DKPP/I/2019 pada Jumat (8/1/2019) pukul 09.00 WIB. Pengadunya adalah Budi Sukramanto, mantan anggota KPU Kabupaten Karanganyar periode 2013-2018. Dia mengadukan anggota KPU Kab. Karanganyar periode 2018-2022, Suharjanto. Menurut dia, Pengadu bukan warga Kabupaten Karanganyar. Teradu diduga telah melanggar PKPU
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 15-PKE-DKPP/I/2019, Jumat (8/2). Teradunya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bolaang Mongondouw Utara yakni, Moh. Irianto, Misrawati Pakaya dan Ben Henser Enok. Pengadu, Fardhan Patingki, Ketua DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Kab. Bolaang Mongondouw
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 7/DKPP-PKE-I/2019 di kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara, Kota Kendari pada Jumat (1/2/2019). Sidang ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua serta Anggota dari dua lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Pengadu dari perkara ini adalah Sudarton. Ia melaporkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara 13-PKE-DKPP/I/2019 pada Jumat (1/2/2019) pukul 09.00 WIB. Sidang ini melalui video conference dengan ketua majelis di Ruang Pusdalsis, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta. Sementara para pihak beperkara berada di Mapolda Sumatera Selatan. Pihak Teradu: Sri Oktiana
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik pelanggaran penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 12/DKPP-PKE-I/2019 di kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari pada Jumat (1/2/2019). Perkara ini melibatkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sultra yang bernama Abdul Wawan sebagai pihak Teradu. Salah satu pengadu, Zul
Kendari, DKPP – Semua elemen masyarakat Indonesia, termasuk kalangan akademisi di lingkungan kampus, harus meyakini bahwa pelaksanaan Pemilu perlu dilandasi filsafat atau dasar yang kuat. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Teguh Prasetyo ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Claro, Kendari,
GORONTALO, – Ketua DKPP RI Harjono menyampaikan apresiasinya yang tinggi terhadap penyelenggara Pemilu baik anggota KPU maupun Bawaslu. “Mereka telah mengorbankan kebebasannya karena mereka tidak lagi bisa berserikat dan berkumpul,” katanya pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu Se-Provinsi Gorontalo dalam Rangka Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo di Hotel
Bone Bolango, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono mengatakan bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sebuah sistem yang menyatukan segenap anak bangsa. Hal ini diungkapkannya dalam seminar kebangsaan dengan tema “Menjaga Demokrasi Pancasila dengan Semangat Pancasila”, yang diselenggarakan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Kamis (31/1/2019). “Sebisa mungkin hindari
Jakarta,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan 22 perkara pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu di ruang sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta pada Rabu (30/1/2019). Dari 22 perkara yang diputus, terdapat tiga perkara yang melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan, yaitu perkara nomor 273/DKPP-PKE-VII/2018; 288/DKPP-PKE-VII/2018; dan 292/DKPP-PKE-VII/2018. Pada