Aktivitas

Keluarkan Pernyataan yang Dapat Dianggap Berpihak, DKPP Jatuhkan Peringatan Keras Kepada Anggota KPU Raja Ampat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat, Muslim Saifuddin. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang diadakan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Muslim Saifuddin berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 90-PKE-DKPP/II/2021 yang diadukan oleh Soleman Jack Dimara. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP mengungkapkan

Pilkada Usai, Pengadu Cabut Aduan Atas Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 114-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kamis (6/5/2021) pagi. Perkara ini diadukan Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiyai yang memberikan kuasa kepada Franki Uloli. Pengadu mengadukan Fahri Kaluku, Alti Mohamad, dan Moh.

DKPP Periksa Anggota KPU Kota Prabumulih Atas Dugaan Politik Uang

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 123-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, pada Selasa (4/5/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh EF Thana Yudha, yang memberikan kuasa kepada Rio Sjefa. Sedangkan pihak Teradu adalah Anggota KPU

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Di Provinsi Sumatera Utara Terkait Dugaan Pelanggaran Prokes Covid-19

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (30/4/2021) pukul 08.30 WIB. Pengadu perkara ini adalah Dedi Wibowo Damanik dan Nico Nathanael Sinaga. Para Pengadu melaporkan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Suhadi Sukendar sebagai

Alfitra Salamm Serukan Digitalisasi Untuk Pemilu Serentak 2024

Batam, DKPP – Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 berada di bawah bayang-bayang pandemi Covid-19. Oleh karena itu, digitaliasi pemilu menjadi sebuah alternatif untuk menyiasati agar pesta demokrasi tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, APU saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada Bagi Masyarakat, Komunitas, dan

Tidak Loloskan Lembaga Pemantau Pemilu, DKPP Periksa KPU Kabupaten Raja Ampat

Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 82-PKE-DKPP/II/2021 di Kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (30/4/2021). Perkara ini diadukan oleh Richarth Charles Tawaru. Ia melaporkan Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat, yakni Steven Eibe, Sutini, Herdi F. Rumbewas, Muslim

Diduga Diskriminatif Terhadap Informasi Paslon, DKPP Periksa Bawaslu Kab. Luwu Timur

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/II/2021 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat (30/4/2021) pukul  09.00 WITA. Pengadu perkara ini adalah Erwin R. Sandi. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Luwu Timur, yakni Rahman Atja, Sukmawati Suaib, dan

DKPP Periksa Tiga Penyelenggara Pemilu Kab. Sumba Barat

Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 118-PKE-DKPP/III/2021 dan 119-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, Kamis (29/4/2021) pukul 09.00 WITA. Dua perkara ini diadukan oleh Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole, yang memberikan kuasanya kepada Christo Laurenz

Terbukti Memanfaatkan Relasi Kuasa, DKPP Berhentikan Tetap Anggota Kabupaten Parigi Moutong

Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Bambang, selaku Teradu dalam perkara 16-PKE-DKPP/I/2021. Sanksi tersebut dibacakan Majelis DKPP dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 8 perkara yang diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP Jakarta, Rabu (28/4/2021)

Terbukti Menjalin Relasi Tidak Sewajarnya, DKPP Berhentikan Anggota KPU Kab. Boyolali

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Muh. Abdullah (Anggota KPU Kabupaten Boyolali) selaku teradu dalam perkara 12-PKE-DKPP/I/2021. Teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan menjalin relasi tidak sepatutnya dengan Saksi. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang sidang pembacaan putusan sebanyak delapan perkara yang diadakan di