Jakarta, DKPP – Politik uang diprediksi masih akan marak terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu diimbau tetap menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Imbauan itu disampaikan Anggota DKPP, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, dalam bincang media bertajuk Sulteng Memilih 2024: Waspadai Politik Uang yang diselenggarakan
Jakarta, DKPP – Masyarakat diimbau tak perlu khawatir terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu selama tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 berlangsung. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelesaikan perilaku penyelenggara yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan
Jakarta, DKPP – Jajaran KPU dan Bawaslu dinilai harus satu frekuensi yang sama terhadap putusan DKPP. Putusan DKPP merupakan kehormatan dari DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi di Jakarta, Kamis (22/9/2022). “KPU dan Bawaslu harus memiliki
Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 7,2 miliar. Persetujuan tersebut diambil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II bersama DKPP di Gedung Nusantara, Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Rapat Kerja dan RDP tersebut membahas Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran
Jakarta,DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam percepatan harmonisasi dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Apresiasi itu disampaikan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu di Kota Bogor. “Dua Perbawaslu ini memang sangat dibutuhkan, karena tahapan pemilu sudah berlangsung, akan ada banyak potensi pelanggaran yang akan datang,” ujar Dewi pada Senin
Jakarta, DKPP – Sebagai warga negara yang sudah memenuhi syarat administratif sebagai pemilih, mahasiswa diharapkan memiliki peran yang lebih dari sekedar pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bali
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (16/9/2022). Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa DKPP telah menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan DKPP kepada Mendagri dalam audiensi ini. “Terutama kesekretariatan,” kata Heddy dalam konferensi pers usai audiensi. Menurut Heddy, salah satu
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo, mengingatkan pada kaum perempuan, politik uang adalah bahaya besar dan bagian yang merusak proses pemilu, menurutnya ini adalah tanggung jawab bersama. “Politik uang ini menjadi tantangan terbesar bagi kita (perempuan) dalam menghadapi pemilu serentak 2024,” ungkap Dewi dalam kegiatan Sosialisasi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menghadiri Forum Tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan agenda Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan KPU (PKPU) di Gedung KPU, Jakarta, pada Senin (12/9/2022) malam. Selain Ketua DKPP, hadir pula Anggota DKPP yakni Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito mengimbau agar Bawaslu menambah proses pengawasan pada tahapan-tahapan yang belum diawasi sebelumnya. Heddy menyarankan pengawasan yang dilakukan Bawaslu tak berhenti sampai penetapan pemenang pemilu saja, melainkan juga tahapan pasca penetapan yang tentu masih berkaitan dengan proses pemilu. “Misalnya tahapan penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR,