Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengatakan, mengelola pemilu di Indonesia tidak cukup hanya dengan mengandalkan keterampilan tata kelola pemilu saja. Menurut Muhammad, tata kelola perilaku penyelenggara pemilu jauh lebih penting dalam mengelola kepemiluan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dalam
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengapresiasi kegiatan “Bawaslu Mendengar”. Kegiatan ini diinisiasi Bawaslu periode 2022-2027 dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak terkait kepemiluan untuk memberikan masukan terhadap Bawaslu melalui berbagai cara dan kegiatan dalam rangka menerima kritik dan masukan untuk menentukan langkah awal dalam melakukan pengawasan pemilu. Apresiasi
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Ivan Astavan Manurung, dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kamis(12/5/2022). Ivan diadukan oleh Vendio Ellafdi selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah atas dugaan
Jakarta, DKPP – Penegakan kode etik penyelenggara pemilu dinilai efektif mencegah dan mempersempit masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati dalam Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu oleh DKPP yang dilakukan secara daring. “Satu keniscayaan, penegakan etik ini mampu mencegah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan kegiatan syukuran atas penggunaan secara penuh Gedung DKPP di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2022). Dalam kegiatan itu, DKPP mengundang sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari pihak Kemendagri diwakili
Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (18/4/2022) Perkara ini diadukan oleh Heri Saputra. Dia mengadukan Nurmi, Sofyan, Yusri, Faisal, dan Eni Yuliana (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) selaku Teradu
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan bahwa etika dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat diperhadapkan. Menurutnya, etika dan hukum dalam konteks kepemiluan bukanlah sebuah rivalitas antara sesuatu dengan yang lainnya, melainkan dua hal yang akan saling melengkapi guna mewujudkan pemilu yang berintegritas. “Bukan dualisme tapi dualitas, bukan
Jayapura, DKPP – Pengadu perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022, Yorim Endama, menyatakan pencabutan aduannya kepada Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Yalimo. Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan di Kantor Bawaslu Papua, Jayapura, Kamis (14/4/2022). “Kami menyatakan pengaduan perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 dicabut dan memohon kepada sidang Majelis Hakim
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad menegaskan DKPP siap menghadapi tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kesiapan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu di Gedung Nusantara Jakarta, Rabu (13/4/2022). DKPP tidak ragu untuk bersinergi dengan semua penyelenggara pemilu dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad berpesan kepada Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022 – 2027 agar etika menjadi kebutuhan dasar sebagai penyelenggara pemilu. Dengan berpegang teguh kepada etika, penyelenggara tidak akan takut kepada DKPP dan siap dikritik oleh masyarakat, pegiat pemilu, media massa, dan lainnya. Pesan tersebut disampaikan