Sleman, DKPP – Meski bukan perkara yang mudah, pemilu yang demokratis dan berintegritas bisa menjadi salah satu pintu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045 dalam perspektif tata kelola pemilu. Demikian disampaikan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Seminar Nasional Paradigma Indonesia Emas 2045 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Sosial dan Kesejahteraan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 131-PKE-DKPP/XI/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Jumat (15/12/2023). Perkara ini diadukan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Harapan Bawaulu (periode 2018-2023). Harapan Bawaulu mengadukan empat penyelenggara Pemilu Provinsi Sumut. Empat orang
Badung, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) David Yama mengungkapkan bahwa target realisasi anggaran DKPP pada 2023 adalah 95 persen. Hal ini disampaikan David dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP RI Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (11/12/2023). “Target realisasi anggaran DKPP tahun 2023 adalah 95 persen,” kata
Badung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima 299 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan memutus 118 perkara pelanggaran KEPP selama Januari-Desember 2023. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Senin (11/12/2023) malam. “Dari
Jakarta, DKPP – Manipulasi suara dalam pemungutan dan perhitungan suara menjadi salah satu ancaman serius pemilu serentak 2024 yang akan datang. Potensi manipulasi suara terbuka lebar dan perlu diantisipasi sedini mungkin. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Rapat Koordinasi Mitigasi dan Potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum serta Penyuluhan Kode
Banjarmasin, DKPP – Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dari wilayah III ke DKPP sepanjang tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tiga wilayah lainnya. Wilayah III terdiri dari sembilan provinsi, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Hal
Banjarmasin, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito meluncurkan sebuah buku dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penyelenggara Pemilu Wilayah III di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (6/12/2023). Buku berjudul “Integritas Penyelenggara Pemilu” ini merupakan karya Heddy Lugito yang berisi gagasan dan renungannya tentang pemilu, demokrasi, dan Kode Etik Penyelenggara
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan, sanksi terberat yang dijatuhkan DKPP kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bukanlah pemecatan. Hal ini disampaikannya ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik “Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024” yang diadakan oleh
Tanjungpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Yessi Yunius dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Senin (27/11/2023) pukul 09.00 WIB. Yessi Yunius yang berstatus sebagai Teradu dalam perkara Nomor 128-PKE-DKPP/X/2023 diadukan oleh mantan pegawai
Jakarta, DKPP – Penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia disebut sudah lebih beradab. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Jakarta, Jumat (24/11/2023). Menurut pria yang akrab disapa Kris ini, adab dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam Pemilu lebih tinggi karena masyarakat