Palu, DKPP – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk buka tutup sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 153-PKE-DKPP/VII/2024 yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo. Salah satu memutuskan buka tutup sidang pemeriksaan yakni para Teradu (Ketua dan
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 143-PKE-DKPP/VII/2024 di Polresta Sorong Kota, Kota Sorong, pada Kamis (29/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Selestinus Paundanan yang memberikan kuasa kepada Benediktus Jombang, Muhammad Irfan, dan Agustinus Jehamin. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 124-PKE-DKPP/VII/2024 di Polresta Sorong Kota, Kota Sorong, pada Rabu (28/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Irwan Mangga yang memberikan kuasa kepada Areos Borolla, Patrisia A Fun, dan Johand R Rahantoknam. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Diponegoro (Undip) telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Art Center, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip, Kota Semarang, Kamis (22/8/2024). MoU yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Undip Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. ini terkait
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 166-PKE-DKPP/VII/2024 di Markas Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura. Perkara ini diadukan oleh Festus Asso yang memberikan kuasa kepada Agus Susanto. Ia mengadukan Killon Wenda, Charles Walilo, Meiki Tuwo, Yairus Asso, dan Hongko Gombo (Ketua dan
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang meskipun pihak Pengadu telah mencabut aduannya. Ketua Majelis, J. Kristiadi, menyampaikan hal tersebut dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 126-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, Rabu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 144-PKE-DKPP/VII/2024 di Mapolda Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (22/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Dinard Kelnea yang memberi kuasa kepada Amsal Sama. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yaitu, Yosekat Kogoya, Abuan Karunggu,
Yogyakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dan Sekretaris DKPP David Yama menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa” di Yogyakarta, Rabu (21/8/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini diadakan untuk memperkuat sinergitas di antara stakeholder,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/VI/2024 yang diadukan Timiles Yikwa. Timiles Yikwa mengadukan Netius Wonda, Imenus Kogoya, Murni Penggu, Yuli Waker, dan Yunius Wonda (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara) masing- sebagai Teradu I sampai V. Sidang pertama digelar
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 138-PKE-DKPP/VII/2024 di Mapolda Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Rabu (21/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Yuben Tabuni. Ia mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu Kabupaten Puncak. Dua nama pertama yang diadukan adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak,