Sukoharjo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan, per 31 Mei 2023, DKPP telah 207 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan Heddy dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kabupaten Sukoharjo, Senin (12/6/2023). “Dari banyaknya aduan Sumatera Utara menjadi
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberjaya dalam sidang kedua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Jumat (9/6/2023) DKPP menghadirkan PPK Sumberjaya sebagai Pihak Terkait untuk mendengar keterangan mereka tentang proses dan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Bekasi, DKPP – Penyelenggara Pemilu pada tingkat ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dituntut satu frekuensi dalam memahami peraturan atau regulasi kepemiluan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Keputusan KPU RI Nomor: 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Rombongan Sekretariat DPRD Provinsi Bali diterima langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito bersama dua Anggota DKPP, yaitu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah. “Terima kasih atas kunjungan Bapak ke DKPP,” kata
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengusulkan alokasi anggaran untuk honorarium bulanan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk tahun anggaran 2024. Heddy mengatakan, usulan honorarium ini hanya ditujukan kepada satu unsur TPD saja, yaitu unsur Masyarakat. “Enggak besar (alokasi anggaran yang digunakan, red.) karena hanya dua orang per provinsi. Paling sebulan
Banda Aceh, DKPP – Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara kembali diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 66-PKE-DKPP/IV/2023. Sidang kedua digelar di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (29/5/2023). Majelis terdiri dari Muhammad Tio Aliansyah (Ketua), Ranisah (Anggota/TPD Unsur KIP Provinsi
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makkasar, pada Senin (29/5/2023). Sidang dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo sebagai Ketua Majelis. Anggota Majelis diisi dua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan dari
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengimbau semua pihak mengesampingkan wacana penundaan Pemilu yang sempat berhembus beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Heddy saat meninjau pelaksanaan verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyarataan bakal calon (bacalon) Anggota DPR untuk Pemilu 2024 yang dilakukan KPU di Jakarta, Senin (29/5/2023). “Jadi situasi yang menyatakan
Palu, DKPP – Peran serta atau partisipasi aktif masyarakat mengawal serta menjaga Pemilu berintegritas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan kebutuhan utama untuk Pemilu serentak tahun 2024. Anggota Dewan Kehormaran Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengibaratkan partisipasi aktif masyarakat dan Pemilu berintegritas seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Hal
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan penyelenggara Pemilu multak harus memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Pasalnya, aspek spritualitas erat kaitannya dengan integritas. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya atau hanya berdiri sendiri. Hal ini disampaikan Ratna Dewi pada kegiatan Rapat Koordinasi