Aktivitas

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Atas Dugaan Arahkan Pemindahan Suara

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 119-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (31/7/2024). Perkara ini diadukan Yosep Payage yang memberikan kuasa kepada Amsal Sama dan Hendrik Thomasoa. Pengadu mengadukan Penas Bahabol, Manus Bahabol, Panus Yahuli, Yan Kobak, dan

Ratna Dewi Berharap Peran Partisipatif Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa pentingnya peran masyarakat secara partisipatif untuk turut ikut mengawasi dan menjaga inetgeritas perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (31/7/2024). “Ini penting untuk masyrakat bersama-sama

Ketua DKPP Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada 2024

Badung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara” di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (30/7/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini diadakan untuk memperkuat sinergitas di antara

Diduga Pindahkan Suara, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 117-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (30/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Timiles Yikwa. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara, yaitu Netius Wonda, Imenus Kogoya, Murni Penggu, Yuli Waker dan

DKPP Periksa Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara

Kupang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/VI/2024 Secara Hybrida di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Ruang Sidang DKPP, Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan Jeheskiel E Nenot’ek yang memberikan kuasa kepada Charlie Y. Usfunan dan Efatha Filomeno

Diduga Ubah Jumlah Pengguna Hak Pilih, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 112-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Arlin Pasaribu. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yakni Wahid Pasaribu, Fahri Zulaiman Rambe, Helman Tambunan,

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu KPU Tolikara

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 116-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Petsya Laura Payokwa, sedangkan pihak yang diadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara, yaitu Netius Wonda, Yumenus Kogoya, Murni Penggu,

Ratna Dewi: Etika Salah Satu Problem di Indonesia

Palu, DKPP – Indonesia sejatinya mengalami problem dalam aspek etika. Hal ini pun terjadi pada penyelenggaraan Pemilu. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulteng di Kota Palu, Sulteng, Sabtu (27/7/2024). Dalam kesempatan ini, Ratna

Ratna Dewi: Politik Uang dan Netralitas ASN Ancaman Pilkada Tahun 2024

Palu, DKPP – Politik uang (money politics) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi  ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kedua ancaman ini perlu diantisipasi agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah

Raka Sandi: Maksimalkan Koordinasi Antar Lembaga Untuk Sukseskan Pilkada

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan penyelenggara Pemilu wajib menjalin koordinasi internal dan eksternal antar lembaga. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang demokratis dan berkualitas. Demikian disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pelatihan Penegakan Etik dan Perilaku Aparatur Penyelenggara