Tapanuli Tengah, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 85-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (14/7/2023). Perkara ini diadukan oleh 10 orang, yaitu Heriansyah Dongoran, Joko Sawaluddin Aritonang, Kristina Henni Herlina Mendrofa, Alda Wiyah Simatupang, Melawati
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Yusrijal Faini sebagai Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 81-PKE-DKPP/V/2023. Yusrijal Faini diadukan oleh Yusrin, Surahman, dan Ramdona (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Bener Meriah). Sidang dilaksanakan di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh,
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) Masita Nawawi Gani beserta tiga Anggota Bawaslu Provinsi Malut, yaitu Fahrul Abdul Muid, Ikbal Ali, dan Adrian Yoro Neleng. Keempatnya diperiksa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Malut,
Jakarta, DKPP – Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 semakin dekat. Penyelenggara Pemilu diharapkan semakin memegang teguh dan tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik. Harapan tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang diadakan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, Rabu (12/7/2023)
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengimbau penyelenggara Pemilu tidak pesimis atau berpikir negatif berhadapan dengan sidang DKPP. Menurutnya, sidang DKPP merupakan forum pembuktian dan klarifikasi bagi penyelenggara kepada masyarakat tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Skema dan
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 78-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Senin (13/7/2023). Perkara ini diadukan Apriadi. Ia mengadukan Asmara Wijaya, Edyson, dan Mikrianto (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah) sebagai Teradu I hingga III. Selain itu,
Lombok Barat, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan sanksi DKPP atas pelanggaran kode etik merupakan ‘warning’ bagi penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam Pembekalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, pada Sabtu (8/7/2023). Dengan sanksi
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Deni Wan Putra atas dugaan nepotisme dalam seleksi Panitia Pemilihan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024. Deni Wan Putra menjadi Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 68-PKE-DKPP/IV/2023 yang diadukan oleh Muhammad Ramzi. Sidang pemeriksaan dilaksanakan di Kantor
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 79-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Jumat (7/7/2023). Perkara ini diadukan Elias Idie. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bawaslu Manokwari Selatan Saul Rawar beserta dua Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu Inggrit
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Jumat (7/7/2023). Dalam sidang ini, DKPP menghadirkan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Eksodi Makarius Dakhi selaku Pihak Terkait untuk memberikan keterangan terkait seleksi PPK dan rekam jejak salah