Jakarta, DKPP – Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap DKPP terus mengalir. Terlebih pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 dan menjelang Pemilu tahun 2019. Untuk itu, perlu trik dan tips dalam melakukan pencegahan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menerangkan, Pilkada serentak tahun 2018 diselenggarakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menjelaskan, selama Januari hingga 1 Desember 2018, DKPP telah menerima sebanyak 490 pengaduan. Setiap pengaduan yang masuk, kemudian diverifikasi baik verifikasi administrasi maupun materiil. Hasil verifikasi materiil, dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan. “Jumlah pengaduan atau laporan yang dilanjutkan pada pemeriksaan persidangan sebanyak 280 perkara, dan
Jakarta, DKPP – Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Bernad D Sutrino menjelaskan, salah satu catatan penting dalam “Penyampaian Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018†ini adalah, keberadaan Sekretariat DKPP. Hingga saat ini masih menjadi bagian dari Sekretariat Jenderal Bawaslu, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi DKPP. Sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2017, serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara “Penyampaian Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018†di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/12/2018). Hadir dalam acara, ketua Dr. Harjono dan anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salam, dan Dr. Ida Budhiati. Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno menyampaikan, penyelenggaraan Lakin DKPP Tahun
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menyampaikan bahwa DKPP mempersilakan kepada penyelenggara Pemilu yang pernah mendapatkan sanksi pemberhentian sementara untuk mendaftar kembali mengikuti seleksi menjadi penyelenggara Pemilu. “Pada dasarnya, DKPP tidak menghalangi hak konstitusional warga negara untuk mengikuti seleksi menjadi penyelenggara Pemilu,†katanya dalam acara Evaluasi Tim Pemeriksa Daerah
Jakarta, DKPP – Evaluasi Tim Pemeriksa Daerah dilanjutkan pada Selasa (18/12/2018) pagi. Acara dibuka Senin malam (17/12/2018). Kegiatan ini diikuti oleh Tim Pemeriksa Daerah baik dari unsur KPU, Bawaslu, maupun masyarakat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menyampaikan kegiatan evaluasi ini sekaligus melakukan konsolidasi TPD dalam menyongsong Pemilu tahun 2019. Tantangan pada pelaksanaan
Jakarta, DKPP – Penegakan kode etik yang menjadi tugas DKPP tidak lain untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat harus dimulai dari proses, penyelenggaranya (SDM) sampai pada hasilnya diharapkan berkualitas dan memiliki legitimasi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan oleh Tim
Jakarta, DKPP- Pergantian kekuasaan di Indonesia berlangsung setiap lima tahun sekali. Indonesia menganut sistem demokrasi dan mekanisme pergantian kekuasaan yang digunakan adalah pemilu. Pemilu merupakan mekanisme pergantian pemimpin yang damai. Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga, penyelenggara pemilu melahirkan pemimpin daerah dan negara. Hal tersebut diungkapkan Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo dalam kegiatan rapat Evaluasi
Jakarta, DKPP- Pergantian kekuasaan di Indonesia berlangsung setiap lima tahun sekali. Indonesia menganut sistem demokrasi dan mekanisme pergantian kekuasaan yang digunakan adalah pemilu. Pemilu merupakan mekanisme pergantian pemimpin yang damai. Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga, penyelenggara pemilu melahirkan pemimpin daerah dan negara. Hal tersebut diungkapkan Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo dalam kegiatan rapat Evaluasi
Jakarta, DKPP – Penegakan kode etik yang menjadi tugas DKPP tidak lain untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat harus dimulai dari proses, penyelenggaranya (SDM) sampai pada hasilnya diharapkan berkualitas dan memiliki legitimasi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan oleh Tim