Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 25-PKE-DKPP/II/2019, pada Jumat, (8/3). Sidang berlangsung melalui video conference di KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Ketua Majelis Sidang Dr. Alfitra Salamm didampingi tiga Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Tengah; Nur Hidayat Sardini dari
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu saling bahu membahu dan mengingatkan satu sama lain terkait tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini disampaikan Alfitra ketika bertindak sebagai narasumber dalam acara Orientasi Tugas Komisi
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 20-PKE-DKPP/I/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (8/3/2019), pukul 09.00 WITA. Sidang dipimpin oleh anggota DKPP, Prof Teguh Prasetyo dengan anggota majelis, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tengah yakni, Sahran Raden (unsur
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajak generasi millenial dari kalangan mahasiswa untuk turut serta membangun demokrasi Indonesia dengan cara mengawal Pemilu 2019, baik dari integritas penyelenggaranya maupun hasilnya. “Dulu kalau mau jadi penyelenggara pemilu misalnya KPPS, usia minimalnya 25 tahun, sekarang bisa 17 tahun. Jadi ini kesempatan bagi generasi milenial membangun demokrasi
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Harjono mengisi acara dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Harris Vertu, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (8/3/2019). Narasumber lain Hasyim Asy’ari, anggota KPU RI. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi dari seluruh
Denpasar, DKPP – Anggota DKPP, Ida Budhiati secara tegas menyatakan DKPP tidak dapat mengomentari kasus perkasus yang sedang ditangani oleh DKPP termasuk situasi politik lokal terkait Pemilu 2019, yang berpotensi melanggar kode etik. Penegasan tersebut disampaikan Ida Budhiati dalam acara “Media Gathering Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” dengan media lokal di Provinsi Bali yang berlangsung di
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, H. Eftiyani dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang digelar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, pada Senin (4/3/2019). Eftiyani merupakan pihak Teradu dalam Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/II/2019 yang diadukan oleh Ricky Yudistira. Eftiyani
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 22-PKE-DKPP/II/2019, pada Senin, 04 Maret 2019. Sidang berlangsung melalui video conference di KPU RI dan KIP Provinsi Aceh. Ketua Majelis Sidang Alfitra Salamm didampingi tiga Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh; Zainal Abidin dari unsur masyarakat, Muhammad dari
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2019 di Hotel Wyndham, Palembang, Minggu (3/3/2019) malam. Perkara tersebut rencananya akan disidangkan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, keesokan harinya, Senin (4/3/2019) pukul 09.00 WIB. Rakornis yang dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof.
Makassar, DKPP- Kesuksesan teknis penyelenggaraan pemilu, sebagian besar ada di pundak penyelenggara pemilu sebagai garda terdepan. Hal tersebut ditegaskan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati dalam penutupan kegiatan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (28/2) di Makassar. Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut Ida menyampaikan tiga hal, pertama bersama-sama secara terintegrasi yakni KPU, Bawaslu