Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi dengan Tema “Evaluasi Pemilu 2019 Menuju Pilkada 2020” yang diselenggarakan di Aula Fisipol Unsrat, Selasa (6/8). Seminar Nasional ini dimoderatori Dr. Ferry Daud Liando, Peneliti Kepemiluan FISIP UNSRAT. Pembicara lain, Dr. Ardiles Mewoh, Ketua KPU Prov. Sulut Periode 2018 sd 2023, dan Herwyn Malonda, Ketua Bawaslu Prov. Sulut Periode 2017 sd 2022.
Mengawali paparannya, Harjono berkisah saat menjadi mahasiswa hingga akhirnya menjadi dosen. Hal inilah yang membuat dia rindu untuk selalu balik ke dunia akademisi.
“Saya apresiasi perguruan tinggi yang mendorong akademisinya untuk terjun ke dunia praktis kepemiluan. Meskipun kita berdemokrasi, demokrasi yang kita jalankan seharusnya tidak sesuka hati tetapi berdasarkan undang- undang dan peraturan yang berlaku,” kata Harjono.
“Demokrasi bukan hanya sebagai proses pelaksaan pemilihan hasil saja melainkan juga sebagai faktor pengintegrasian bangsa,” kata Mantan Hakim MK ini.
Menurutnya, demokrasi sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, semua ada aturan mainnya. Berbicara tentang demokrasi, maka didalamnya ada nilai-nilai. Jika nilai demokrasi dilanggar meskipun dijalankan oleh masyarakat, hal ini tidak bisa dibenarkan.
“Penyelenggaraan demokrasi tidak bisa bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur dan hakiki yang dimiliki masyarakat untuk kemajemukan yang bernilai baik.,” lanjut Harjono.
“Bagaimana pemilu ini kita evaluasi? Bukan hanya terkait pelaksanaannya, tetapi juga harus dilihat dan dikaji apakah kita sudah siap berdemokrasi, kapan siapnya kita berdemokrasi?” tanya Harjono.
Lebih lanjut Harjono menjelaskan bahwa kita mulai berdemokrasi adalah pasca tahun 1998. Langkah maju penyelenggaraan demokrasi pasca tahun 1998 adalah dengan diselenggarakannya pemilu oleh lembaga yang independen.
“Indeks demokrasi kita naik. bisa kita lihat contohnya dalam Pilkada DKI Jakarta, dalam konstestasi tersebut ada hal yang tidak seharusnya dimunculkan ke publik tetapi akhirnya muncul juga kepermukaan. Politik Identitas ini adalah sesuatu yang kurang baik bagi perkembangan demokrasi itu sendiri. Apakah Politik Identitas tersebut ada korelasinya dengan perolehan suara pasangan calon secara signifikan? menjadi permenungan kita bersama,” tambahnya.
“Kesadaran berdemokrasi menjadi harapan kita bersama. Keberagaman yang ada kita satukan untuk berjalan bersama dalam bingkai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” tutup Harjono. (Columbus)