Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Ida Budhiati menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). Rencananya, kegiatan yang diadakan KPU RI untuk mengungkap hasil penghitungan suara Pemilu 2091 ini akan diadakan selama beberapa hari ke depan. Penghitungan pertama
Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Ketua Bawaslu Kab. Tana Tidung, Chaeril Anwar dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 63-PKE-DKPP/IV/2019, Sabtu (4/5/2019). Chaeril diadukan oleh Herwansyah, Calon Legislatif Dewan Pewakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024, melalui kuasa hukumnya, Syahrudin. Sidang pemeriksaan yang digelar di kantor Bawaslu
Balikpapan, DKPP -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 77-PKE-DKPP/IV/2019 di kantor Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (4/5/2019). Sidang ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Samarinda selaku Teradu, yakni Abdul Muin, Daini Rahmat, Imam Sutanto, Muhaimin, dan Ana Siswanti Rahayu.
Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peranan penting untuk menjaga integritas, netralitas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Para penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menghasilkan para pemimpin di negara ini. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Swiss-belhotel Tarakan, pada Jumat
Jakarta, DKPP – Ada suasana lain di lingkungan Biro Administrasi DKPP pada Jumat (03/5/2019) siang. Usai pulang Jumatan, seluruh pegawai berkumpul di Gedung Bawaslu lantai 5. Begitu masuk lantai lima, aroma makanan sudah tercium semerbak. Makanan beralaskan daun pisang sudah tersaji dua jajar dari mulai pintu masuk TU hingga lorong menuju Ruang Sidang. Sajiannya nasi
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (3/5/2019). Sidang dipimpin oleh Ketua majelis Prof. Teguh Prasetyo selaku Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan nomor perkara 57-PKE-DKPP/III/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. S. Parman, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat, (3/5/ 2019) , pukul 08.30 Wita. Pengadu: Bayu Alexander Montang, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Teradu: Abdul Malik Saleh, dan Christian
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang untuk perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2019, Kamis (2/5/2019) di Kendari. Perkara tersebut diadukan oleh Nirna Lachmuddin selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara Fraksi PDI Perjuangan. Ia memberikan kuasa kepada M. Awaluddin dan Muhammad Julias yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor 67-PKE-DKPP/IV/2019 bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/5/2019) Pukul 13.00 WIB. Sidang ini diagendakan untuk mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu dan jawaban Teradu. Perkara ini diadukan oleh
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 68-PKE-DKPP/IV/2019. Sidang digelar di kantor KPU Provinsi NTT, Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kota Kupang, Rabu, 2/5/19 pukul 09.00 WITA. Sidang ini mengagendakan pemeriksaan terhadap sepuluh orang penyelenggara pemilu baik di tingkat kabupaten dan Provinsi