Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, Sespriandison Saragih karena terbukti menjadi pengurus salah satu partai politik di daerah tersebut. Dia terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberhentikan Abrar Azis dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta, Rabu (10/4/2019). Sebelumnya, Abrar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Rofiudin selaku Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Banyusari, Ade Iwan Satiawan selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Cilamaya Wetan, Endang selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tirtajaya dan Fredrick A. Kumontoy selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Telukjambe Timur,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (10/4/2019) pukul 09.00 WIB. Sidang dipimpin oleh ketua majelis Dr. Harjono, S.H., M.CL bersama anggota Prof. Muhammad, S.IP.,M.Si., Prof. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Alfitra Salamm, APU.,
Jakarta, DKPP – Tarwinto dinyatakan oleh DKPP sudah tidak lagi berhak menjadi Anggota KPU Provinsi Papua. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan 18 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (10/4/2019). Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar. “Menjatuhkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap R. Moeh. Nufrianto Aris Munandar selaku anggota KPU Kota Yogyakarta. Dia dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan 18 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (10/4/2019). Selaku ketua majelis Harjono dan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm dan Ida Budhiati menghadiri acara Sebelas Tahun Bawaslu di halaman parkir Bawaslu, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019) pagi. Hadir dalam acara tersebut, Ketua KPU Arif Budiman, Kepala staf Kepresidenan RI Muldoko, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana. Dari Bawaslu yang
Jakarta, DKPP – Sesuai ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dikonstruksi sebagai lembaga pengadilan etika. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati dalam Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Jakarta, Sabtu (6/4). Ida menjelaskan tentang pedoman beracara kode etik dan tim pemeriksa daerah. “Sebagai lembaga
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Alfitra Salamm menyatakan, Money politic tampaknya semakin kuat dalam Pemilu 2019. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) TPD Periode 2019 – 2020 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Sabtu (6/4/2019). Menurut Alfitra, hal ini merupakan ancaman serius yang tidak bisa diremehkan.. Ia menambahkan, penilaian
Jakarta, DKPP – Kode etik dipandang bukan hanya sebagai hal penting saja, melainkan juga merupakan barang super mewah bagi penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad ketika memberi materi dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Sabtu (6/4/2019). “Kode etik itu