Bukittinggi, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan, ada empat faktor yang menjadi cerminan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini diungkapkannya ketika memberi sambutan dalam acara Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/8/2019). Keempat faktor itu adalah aturan Pemilu, penyelenggara Pemilu, kontestan
Jakarta, DKPP – Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 238-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Rabu (28/8/2019), berlangsung secara singkat. Majelis mengungkapkan, hal ini karena Pengadu telah mencabut aduannya sehingga para Teradu tidak perlu lagi diperiksa atau dimintai keterangan dalam sidang. Pengadu perkara ini, Ahmad Iman
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 246-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (27/8/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, yakni antara di KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebong, yakni Salahudin khidhr, Devi lrawan, Evans lavendes, Yoki Stiawan
Tanjung Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 214-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (27/8/2019). Sidang ini diadakan melalui sambungan video yang menghubungkan antara Kantor KPU RI, Jakarta, dengan Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kota Tanjung Pinang. Perkara ini diadukan oleh Syamsul Rizal. Ia
Lombok, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 204-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (27/8), dengan Teradu Ketua dan empat Anggota KPU Kota Bima. Mereka adalah Tamrin, Bukhari, Agussalim, Mursalin, dan Yety Safriati. Sidang yang digelar di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beragenda mendengarkan pokok-pokok aduan dari Pengadu
Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 206-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (27/8) pukul 09.00 WIB. Pihak yang diperiksa dalam sidang ini adalah lima orang Teradu yang terdiri dari Ketua dan empat orang Anggota KPU Kabupaten Siak, yaitu Ahmad Rizal, Agus
Lombok, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 205-PKE-DKPP/VIII/2019, Senin (26/8/2019), di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Lombok. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, yakni M. Fuad Fakhrudin, Lukmanul Hakim, Lalu Darmawan, Alimudin Sukri, dan M. Zaeroni.
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara 252-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Senin (26/8/2019). Sidang ini dilaksanakan melalui sambungan video yang menghubungkan Mabes Polri, Jakarta, dengan Polda Maluku Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut). Sidang ini diadukan oleh Muhammad Fajri Sangadji, seorang Caleg DPRD. Ia
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 249-PKE-DKPP/VIII/2019 dengan Teradu Ketua Bawaslu Kab. Lampung Tengah, Harmono. Sidang ini digelar melalui video conference, yakni antara KPU RI dan KPU Prov. Lampung, Senin (26/8/2019). Harmono sebagai Teradu, diadukan oleh Saripah Aini (Caleg Partai Perindo Kabupaten Lampung
Lombok, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh orang penyelenggara Pemilu asal Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi NTB, Kota Lombok, Senin (26/8/2019). Tujuh penyelenggara Pemilu tersebut terdiri dari lima orang komisioner dan dua orang staf Bawaslu Provinsi NTB. Lima