Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 199-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Jumat (30/8/19) pukul 15.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh seseorang dari Front Pemuda Peduli Demokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur, M Saleh Kafara. Ia mengadukan Ketua dan Anggota
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 241-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (30/8/2019), dengan Ketua dan Anggota KPU Kab. Rote Ndao. Mereka adalah Christian Dae Panie, Meysian Folkes Permenas Dama, Jorhans Habel Maak, Agabus Lau, dan Hofra Agustinus Anakay. Para Teradu diadukan oleh sesama penyelenggara Pemilu, yakni Tarsis
Kendari, DKPP – Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah diperiksa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kamis (29/8/2019). Mereka adalah Helius Udaya, Jais dan Lucinda Theodora. Ketiganya menjadi Teradu dalam dua perkara kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu 208-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 209-PKE-DKPP/VIII/2019. Sidang
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 240-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (30/8/2019), dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Teradu. Mereka adalah Thomas Dohu, Yosafat Koli, Lodowyk Fredrik, Jeffry Amazia Gaila dan Fransiskus Vincent Diaz. Para Teradu diadukan oleh sesama penyelenggara Pemilu, yakni
Manokwari, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 245-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kamis (29/8/2019). Pengadu perkara ini, Michael Wattimena Anggota DPR RI, kemudian memberikan kuasa kepada Yandri Sudarso. Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Maybrat menjadi Teradu dalam perkara ini. Mereka adalah Titus Nauw,
Kendari, DKPP – Sebanyak 15 penyelenggara Pemilu diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (29/8/2019). Pemeriksaan ini terjadi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 207-PKE-DKPP/VIII/2019 yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sultra. 15 penyelenggara Pemilu tersebut berstatus sebagai Teradu dalam perkara ini.
Ambon, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk dua perkara, yaitu perkara nomor 199-PKE-DKPP/VIII/2019 dengan Teradu KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan perkara nomor 211-PKE-DKPP/VIII/2019 dengan Teradu KPU Kota Ambon di Hotel Swiss-Bell Kota Ambon, Maluku pada Jumat (30/8/2019) pagi. Rakornis dipimpin oleh
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 151-PKE-DKPP/VI/2019, Kamis (29/8), di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Luwu. Mereka adalah Hasan Sufyan, Abd. Thayyib Wahid R, Adly Aqsha, Muhammad Samsir, dan Abdullah Sappe Ampin Maja. Digelarnya sidang pemeriksaan
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Perkara Nomor 240-PKE-DKPP/VIII/2019 dan Perkara Nomor 241-PKE-DKPP/VIII/2019 bertempat di Hotel Sahid T-More Kupang, NTT pada Kamis (29/8). Rakor dipimpin oleh Dr. Alfitra Salamm, didampingi Ahmad Thohir (Tenaga Ahli DKPP) dan Sawindri Hidayati (Kasubbag Fasilitasi Penyiapan Perkara). Hadir dalam rapat Tim Pemeriksa
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik untuk nomor perkara 254-PKE-DKPP/VIII/2019, Kamis (29/8) dengan Teradu Agusliadi, Anggota KPU Kab. Bantaeng. Ia diadukan oleh Abdul Kahar dan Mas’ud melalui kuasa hukumnya Muhammad Nurfajri, Tahiruddin, Hendra Wahyudi, Agum Iswhara Candra, dan Riswanda. Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini,