Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 301-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Selasa (18/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Yusuf Sya’roni yang mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kediri, Moh. Isnaini. Namun, Yusuf Sya’roni absen dalam sidang ini. Ketua
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 295-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Rabu (19/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslih Aceh, Muhammad Ali, dan empat anggotanya, yaitu: Muhammad, Muhammad AH, Fuadi dan Muhammad Yusuf. Mereka mengadukan Ketua KIP Provinsi Aceh,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 255-PKE-DKPP/X/2024 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dan Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura. Sidang pemeriksan perkara ini akan dilaksanakan pada Selasa (18/3/2025) pukul 10.00 WIB. Pengadu perkara ini adalah Jhon Ridwan Tokoro.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 250-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (17/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Sulastri yang memberikan kuasa kepada Sulik Lestyowati. Pihak pengadu mengadukan Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, bersama Ketua
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 232-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Jumat, (14/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Aermadepa yang mengadukan Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, dan dua anggotanya, Eka Rianto dan Ilham Eka Putra.
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 303-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (14/3/2025). Perkara ini diadukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada Pilkada 2024, yaitu Ismail dan Muhammad Ridha Syahputra.
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 248-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Kamis, (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Guspiarman yang memberikan kuasa kepada Diana Febriani. Sementara teradu dalam perkara ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, Suhendra.
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Theofilus Lias Limongan, dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 321-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat (14/3/2025). Keduanya diadukan oleh Ruben Embatau. Pengadu
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 281-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (14/3/2025). Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Azis, menjadi teradu dalam perkara yang diadukan oleh Fadjar Sukma Yadi. Teradu didalilkan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti seleksi
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 309-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Budi Nurhamidin yang merupakan seorang pengurus Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Bolaang Mongondow. Ia mengadukan Ketua dan