Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebut Indeks Kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) sebagai indikator dari tindak pencegahan terhadap pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). IKEPP nantinya dapat digunakan sebagai indikator dalam kestabilan nasional dalam aspek demokrasi. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Perumusan Materi (Ramusmat)
Bengkulu, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 81-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Senin (1/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Dian Ozhari dan Eko Febrinaldo. Kedua nama tersebut mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Meiky Helmansyah serta empat Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pekara nomor 64-PKE-DKPP/V/2024 pada Rabu (2/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Tuti Yuliati. Ia mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari (Teradu I) beserta enam Anggota KPU RI, yaitu Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 104-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa (2/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Ilham Mendrofa, yang memberikan kuasa kepada Khairul Anom. Melalui Khairul Anom, Ilham Mendrofa
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebutkan bahwa kualitas penyelenggaraan Pilkada yang baik akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara” secara daring pada
Medan, DKPP – menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 103-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (1/7/2024). Perkara ini diadukan oleh seorang Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat bernama Ilham Mendrofa, yang memberikan kuasa kepada Khairul Anom. Pihak Teradu
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung EM. Osykar dan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyeleggara Pemilu (KEPP). Pemeriksaan Teradu I dan II dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor KPU Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Senin (1/7/2024). Keduanya diadukan oleh Bangun
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (27/6/2024). Kedua perkara tersebut adalah perkara Nomor 68-PKE-DKPP/V/2024 dan 89-PKE-DKPP/V/2024 yang diadukan oleh Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Sorong Muhammad Rizal yang memberikan kuasa kepada Muhammad
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/V/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura pada Rabu (26/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Natalis Tabuni selaku peserta pada Pemilu Tahun 2024. Ia memberikan kuasa kepada Nahar A Nasada dan Azham Idham. Pengadu mengadukan Nolianus Kobogau,
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/V/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura pada Selasa (25/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Sendy Lepi yang memberikan kuasa kepada Yusman, Soetjahyono Tukiran, dan Abdullah Syukur. Ia mengadukan sepuluh Penyelenggara Pemilu, lima diantaranya adalah Ketua dan