Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu Kota Batam dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 58-PKE-DKPP/VI/2020 pada Selasa (30/6/2020), pukul 10.00 WIB. Tujuh penyelenggara pemilu Kota Batam tersebut berstatus sebagai Teradu I sampai VII, antara lain Herrigen Agusti, William Seipattiratu, Martius, dan Jernih Millilyati Siregar (Ketua dan Anggota KPU Kota Batam),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Prasetya Andhika Syah Putra dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 59-PKE-DKPP/VI/2020 pada Senin (29/6/2020), pukul 10.00 WIB. Berstatus sebagai Teradu, Prasetya diadukan oleh seorang bernama Usman karena diduga melakukan pemalsuan umur saat mendaftar sebagai
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memaparkan rencana kerja DKPP Tahun 2021 dihadapan Komisi II DPR. Selain itu Ketua DKPP juga menjelaskan terkait anggaran DKPP untuk tahun 2021, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DKPP dengan Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan sanksi Pemberhentian Tetap untuk Agggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Tahir. Sanksi ini dikeluarkan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Tahir yang berstatus Teradu dalam perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2020 diberhentikan tetap karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Hasrun Syahputra sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam perkara Nomor 38-PKE-DKPP/III/2020. Sanksi Pemberhentian Tetap dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu 24 Juni 2020, pukul 13.30 WIB. Perkara ini diadukan oleh
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 42-PKE-DKPP/IV/2020 pada Selasa (23/6/2020) pukul 09.00 WITA. Sidang dilaksanakan secara tertutup di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Povinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam perkara ini, SM sebagai teradu merupakan salah satu penyelenggara pemilu di Kabupaten Sumba
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Dr. Ida Budhiati memberikan materi kepemiluan kepada 117 penyelenggara pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (23/6/2020), pukul 09.00 WIB. Hal ini dilakukannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Pengawasan dan Pencegahan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Kalteng.
Kupang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm menegaskan bahwa DKPP tetap mengutamakan protokol kesehatan Covid-19 dalam menjalankan setiap persidangan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama masa pandemi ini. Menurut Alfitra, hal yang sama juga akan tetap diutamakan ketika DKPP kembali terjun langsung untuk menggelar sidang pemeriksaan di daerah. “Yang
Jakarta, DKPP – Jelang sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di daerah, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan tim teknis melakukan pemeriksaan atau rapid test Covid-19. Pemeriksaan rapid test dilaksanakan oleh petugas medis dengan menggunakan APD di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, pada Minggu (21/6/2020) siang. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengatakan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengimbau penyelenggara pemilu untuk lebih selektif bertemu dengan berbagai pihak terutama jelang Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Prof. Teguh menegaskan hal itu menjadi salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan integritas penyelenggara pemilu sekaligus martabat pemilu tersebut.