Mataram, DKPP – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dan penyelenggara pemilu adalah menyakinkan masyarakat jika
Jakarta, DKPP – Penegakan hukum pemilu dinilai tidak cukup untuk membangun serta mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tetapi juga perlu dibangun sebuah sistem integritas yang dikhususkan bagi penyelenggara pemilu. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati mengatakan beban hukum kepemiluan sangat berat serta penegakan memerlukan waktu antara tiga minggu sampai dengan dua bulan. Hal
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 92-PKE-DKPP/IX/2020 pada Jumat (2/10/2020), pukul 09.00 WIT, di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari delapan penyelenggara pemilu yang diperiksa, lima di antaranya adalah Ketua dan Anggota
Ternate, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo berpesan agar penyelenggara pemilu harus tahan godaan atau bujuk rayu dari peserta pemilu atau pun tim sukses (timses) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Pesan tersebut disampaikan Teguh saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Khairun pada Kamis (1/10/2020). Penandatanganan yang dilakukan di Aula Universitas Khairun, Ternate, ini dilakukan guna menguatkan demokrasi dan pemilu di Indonesia. Dalam kesempatan ini, DKPP diwakili oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, dan Kepala Bagian Hukum, Kerja
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 pada Selasa (29/9/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu H. Fakhrizal, H. Genius Umar (FaGe), dan Haris Satrio diwakili kuasa mereka, Syamsirudin dan Ardyan. Para Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera
Padang, DKPP – Untuk mendukung penegakan kode etik penyelenggara pemilu dalam melakukan proses komunikasi dengan publik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Ngetren Media (Ngobrol Bareng Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media) di Kota Padang, Selasa (29/9/2020). Acara Ngetren Media di Kota Padang adalah acara kali ke-empat. Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan serupa di Makassar, Solo,
Jakarta, DKPP – Seluruh pimpinan dan pegawai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diliputi perasaan bahagia lantaran meraih hasil negatif dalam tes SWAB yang dijalani pada Senin (28/9/2020). “Dari seluruh pimpinan dan pegawai DKPP yang melakukan SWAB test pada hari Senin, 28 September 2020 di kantor DKPP, semuanya dinyatakan negatif,” ungkap Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno,
Surakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau seluruh partai politik untuk menertibkan administrasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) agar tidak menyulitkan penyelenggara pemilu. Imbauan tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm sesaat sebelum menutup sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 pada Senin
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak tergantung pada pencabutan laporan Pengadu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak