Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengumumkan nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Unsur Masyarakat dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Yenni Chairiah Rambe, SH., MH. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan Yenni merupakan kandidat yang menggantikan Nazir Salim Manik, TPD unsur Masyarakat Provinsi Sumut yang telah mengundurkan diri pada 22
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 113-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom dari jalur perseorangan, Henry L. Borotian dan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan seluruh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 115-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WITA. Ketua dan seluruh Anggota KPU Sulsel yang diperiksa berjumlah tujuh orang, yaitu Faisal Amir,
Manado, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Pelita Harapan (Tangerang) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Penguatan Demokrasi dan Integritas di Indonesia pada Jumat (6/11/2020) di Kota Manado. Penandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad, didampingi anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo dan Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. (Hon)
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa perkara kode etik penyelenggara pemilu tak mengenal batas waktu atau kadaluarsa. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Kamis (5/11/2020). “Perkara etika tidak ada batas kadaluarsa,”
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (5/11/2020) pukul 19.00 WITA. Hadir Ketua DKPP Prof. Muhammad memimpin jalannya rakornis bersama Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo. Dalam forum, Prof. Muhammad mengatakan bahwa DKPP mendukung upaya penyelenggara untuk terus mengikhtiarkan pilkada berintegritas.
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (5/11/2020). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka persiapan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara yakni 113-PKE-DKPP/X/2020, 117-PKE-DKPP/X/2020 dan perkara nomor 118-PKE-DKPP/X/2020. Anggota DKPP, Dr.
Jakarta, DKPP – Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 11 perkara pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat untuk perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020. Sanksi tersebut terdiri atas sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Koordinator Divisi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada lima penyelenggara pemilu Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam sidang pembacaan putusan untuk 11 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB. Lima penyelenggara pemilu ini terdiri dari empat orang dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan seorang dari Bawaslu Provinsi Sulteng.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, Baharuddin Hafid karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 96-PKE-DKPP/IX/2020 dan 104-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi dibacakan Majelis DKPP yang diketuai oleh Dr. Alfitra Salamm, APU dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 11 perkara di Ruang