Gorontalo, DKPP – Penegakan kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penanganan pelanggaran kode etik untuk penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, saat ini ditangani oleh kabupaten atau kota. Dulu, pada era DKPP periode 2012-2017 semua dugaan pelanggaran kode etik mulai dari KPU RI, Bawaslu RI sampai ke TPS,
Gorontalo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menegaskan, kesuksesan dari perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020 bukanlah menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja, melainkan juga jadi tanggung jawab semua pihak. Demikian disampaikan Muhammad ketika memberi sambutan dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemprov Gorontalo di Kota Gorontalo, Senin (16/11/2020). “Tanggung jawab sukses
Bengkulu, DKPP – Potensi pelanggaran kode etik selama proses tahapan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang cukup tinggi. Pelanggaran etik ini bervariasi, salah satu contohnya adalah pelanggaran pada non tahapan. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Alfitra Salamm dalam Rapat Koordinasi serta Sosialisasi Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar di Kantor Sentra Gakkumdu
Batu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadir pada tahun 2012 sebagai reaksi ketidakpuasan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Saat itu, tahun 2009 KPU dilaporkan dan diberitakan buruk oleh partai, calon peserta pemilu, dan pemantau. Tetapi laporan tersebut tidak direspon dengan baik oleh KPU. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Didik
Malang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berharap mahasiswa untuk lebih aktif mengawasi tindakan atau perilaku dari penyelenggara pemilu. Jika ditemukan perilaku penyelenggara pemilu yang menyimpang secara etika, kata Alfitra, mahasiswa tak perlu segan untuk mengadukan ke DKPP. “Kami berharap peran dari mahasiswa untuk melaporkan tindakan yang mungkin kurang baik
DKPP, Jakarta – Penyelenggara pemilu tingkat ad hoc diharapkan menegakkan kode etik dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad dalam webinar nasional yang diselenggarakan DKPP bertema “Sosialisasi Etik dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020, Regional Barat II”. “Saya
Jakarta, DKPP – Potensi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu tidak mengenal sekat atau batas usia, jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Pelanggaran pemilu seperti serangan jantung, menyerang penyelenggara tua maupun muda dan berpengalaman atau tidak. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm dalam Webinar Peningkatan Kapasitas SDM Session VII Penegakan Kode
Jakarta, DKPP – Peradilan etika penyelenggara pemilu yang dilaksanakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah dicontoh banyak negara di dunia. Indonesia menjadi negara pertama di dunia sekaligus pelopor dalam membangun sistem dan infrastuktur peradilan etika penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Pembukaan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Gedung Nusantara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati angkat bicara soal penanganan perkara asusila yang ditangani oleh DKPP. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan webinar nasional DKPP yang bertemakan “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020”, Selasa (10/11/2020). Menurut Ida, penegakkan kode etik yang dilakukan DKPP beririsan dengan persoalan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan mandiri merupakan harga diri penyelenggara pemilu. Kehormatan penyelenggara yaitu bekerja secara mandiri bebas dari intervensi pihak mana pun. Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Muhammad saat dihubungi awak media secara vitual pada Selasa (10/11/2020) sore “Harga diri penyelenggara itu ada pada kemandiriannya. Kehormatan penyelenggara itu