Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, S.IP., MIP mengatakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, penyelenggara pemilu harus menjadi pelopor kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Dengan demikian, penyelenggara pemilu akan menjadi role model bagi peserta pilkada, pasangan calon maupun partai politik. Bukan tidak mungkin, kepatuhan tersebut diikuti oleh masyarakat. Hal itu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel Helda R. Ambay, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 118-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Sabtu (7/11/2020). Helda diperiksa karena diduga masih menerima gaji dan tunjangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengungkapkan filsafat kepemiluan dibangun dari jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila, antara lain berupa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal tersebut disampaikan Prof. Teguh dalam Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara’ yang diselenggarakan
Manado, DKPP – Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang diawali dari pemilu, harus menghasilkan pemimpin yang bermartabat. Dan pemilu yang bermartabat, diawali dari penyelenggara pemilu yang bermartabat pula. Artinya, proses penyelenggaraan pemilu hasil akhirnya adalah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mensejahterakan masyarakat. Hal
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik untuk perkara nomor 112-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA Perkara ini adalah perkara ketiga yang diadukan oleh Pengadu, Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Ada dua pokok aduan Pengadu terhadap Monitha
Manado, DKPP – Sidang kedua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) digelar untuk perkara nomor 111-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA, masih dengan Pengadu, Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Pengadu melaporkan Fijey Bumulo, Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pokok aduan terkait integritas Teradu yang sebelum
Manado, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar tiga sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yakni perkara nomor 110, 111, dan 112-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA. Ketiga perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Sidang pertama, perkara nomor
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pramono Ubaid Tanthowi menjadi narasumber dalam webinar bertemakan “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc (KPU)”, Jumat (6/11/2020). Dalam kesempatan ini Pramono mengakui, selama ini memang ada kesan kalau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) banyak dilakukan oleh penyelenggara tingkat ad hoc selama pemilu nasional
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/X/2020 yang diadukan oleh Amsal Sama pada Jumat (6/11/2020). Amsal Sama mengadukan Anggota KPU Provinsi Papua, Zufri Abubakar, dengan dalil aduan telah melakukan pertemuan di ruangan tertutup dengan petahana calon Bupati Yahukimo Tahun 2020, Abock
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengumumkan nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Unsur Masyarakat dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Yenni Chairiah Rambe, SH., MH. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan Yenni merupakan kandidat yang menggantikan Nazir Salim Manik, TPD unsur Masyarakat Provinsi Sumut yang telah mengundurkan diri pada 22