Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Jumat (2/8/2024). Pihak Teradu dalam perkara ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Lumban Tori, yang diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni. Dalam
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi mengungkapkan lingkungan kampus memiliki peran penting dalam iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, salah satu peran kampus dalam kehidupan demokrasi di Indonesia adalah pembangunan karakter generasi muda. Hal ini disampaikan J. Kristiadi dalam seminar nasional yang diadakan oleh IBLAM School of Law di Jakarta, Jumat
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 107-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (30/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Nurfa Damayanti yang memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki dan Hisbullah. Salah satu yang diadukan adalah
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 119-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (31/7/2024). Perkara ini diadukan Yosep Payage yang memberikan kuasa kepada Amsal Sama dan Hendrik Thomasoa. Pengadu mengadukan Penas Bahabol, Manus Bahabol, Panus Yahuli, Yan Kobak, dan
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa pentingnya peran masyarakat secara partisipatif untuk turut ikut mengawasi dan menjaga inetgeritas perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (31/7/2024). “Ini penting untuk masyrakat bersama-sama
Badung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara” di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (30/7/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini diadakan untuk memperkuat sinergitas di antara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 117-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (30/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Timiles Yikwa. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara, yaitu Netius Wonda, Imenus Kogoya, Murni Penggu, Yuli Waker dan
Kupang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/VI/2024 Secara Hybrida di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Ruang Sidang DKPP, Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan Jeheskiel E Nenot’ek yang memberikan kuasa kepada Charlie Y. Usfunan dan Efatha Filomeno
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 112-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Arlin Pasaribu. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yakni Wahid Pasaribu, Fahri Zulaiman Rambe, Helman Tambunan,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 116-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Petsya Laura Payokwa, sedangkan pihak yang diadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara, yaitu Netius Wonda, Yumenus Kogoya, Murni Penggu,