Bogor, DKPP – Forum Group Discussion (FGD) terkait Pemahaman Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Teknik Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu resmi ditutup pada Selasa (17/11/2020) malam. FGD yang dilaksanakan di Hotel 101 Bogor Suryakencana ini melahirkan sejumlah gagasan, antara lain ‘Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu yang digagas oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm. “Saya
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) terkait Pemahaman Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan Teknik Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Bogor, Jawa Barat. Acara yang dilaksanakan pada 16-18 November 2020 ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi tentang KEPP serta pemahaman secara masif terhadap masyarakat dan semua
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati mengingatkan penyelenggara pemilu akan pekerjaan rumah (PR) bersama selepas perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020. PR yang dimaksud adalah pengawalan terhadap jalannya pembaharuan hukum pemilu dalam pembahasan perubahan undang-undang pemilu, khususnya terkait desain kelembagaan penyelenggara pemilu. “KPU, Bawaslu dan DKPP ini meskipun tusinya beda-beda,
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 dan perkara nomor 124-PKE-DKPP/X/2020 pada Senin (16/11/2020) pukul 09.00 WIB. Kedua perkara ini diadukan oleh Calon Gubernur Bengkulu dalam Pilkada 2020, Agusrin Maryono. Ia merupakan mantan Gubernur yang pernah menjadi terpidana korupsi
Palu, DKPP – Menjadi jurnalis yang mandiri dalam pemberitaan pemilu, diakui Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto banyak tantangan. Selain melibatkan masyarakat, penyelenggara, dan peserta. Pemilu juga sarat dengan kepentingan penguasa dan pemilik modal. Didik yang memiliki latar belakang jurnalis ini dapat memahami situasi yang dialami oleh para jurnalis. Dalam kegiatan Ngetren Media
Palu, DKPP – Saat ini terjadi penurunan kualitas demokrasi (pemilu), termasuk demokrasi (pemilu) yang baru-baru ini dilaksanakan di Amerika. Terkait Pilkada serentak 2020, meski dilaksanakan di tengah Pandemi Covid 19, Anggota DKPP Didik Supriyanto berharap pilkada di Indonesia dalam berjalan dengan kualitas yang baik. Pernyataan dan harapan ini disampaikan oleh Didik saat menjadi narasumber kegiatan
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengatakan seluruh tahapan tahapan Pilkada Serentak 2020 memiliki potensi terjadinya kecurangan. Terlebih perhelatan Pilkada Serentak 2020 dilakukan dalam kondisi tidak normal yakni di tengah-tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan dalam Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media di Denpasar, Bali, pada Senin
Bengkulu, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm berpendapat, di masa pandemi seperti sekarang ini masyarakat tidak menjadikan Pilkada sebagai prioritas. Hal tersebut disampaikan Alfitra saat kegiatan Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media yang dilaksanakan di Hotel Mercure Bengkulu Senin (16/11/2020) malam. Menurutnya, masyarakat lebih berfikir bagaimana mencari untuk bisa makan,
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, S.IP., MIP mendorong media massa untuk lebih serius mengingatkan penyelenggara pemilu melakukan pengawasan kampanye pada malam hari. Kampanye malam hari yang dilakukan pasangan calon atau tim sukses semakin banyak ditemui jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Kampanye ini menyasar kelompok-kelompok
Gorontalo, DKPP – Penegakan kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penanganan pelanggaran kode etik untuk penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, saat ini ditangani oleh kabupaten atau kota. Dulu, pada era DKPP periode 2012-2017 semua dugaan pelanggaran kode etik mulai dari KPU RI, Bawaslu RI sampai ke TPS,