Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melakukan tatap muka dengan insan pers Provinsi Maluku di Kota Ambon, Senin (23/11). Dalam kegiatan bertajuk Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) ini, hadir Anggota DKPP RI, Teguh Prasetyo, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Maluku sekaligus akademisi Universitas Pattimura, Efie Baadilla, dan Ketua AJI
Manokwari DKPP – Sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang di sembilan provinsi 270 kabupaten/kota tergantung dari integritas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pemimpin yang berintegritas dalam sebuah negara demokrasi selalu dilahirkan melalui pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Namun, muara dari semua itu adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas yang berpegang
Jakarta, DKPP – Pilkada serentak 2020 akan digelar hanya dalam hitungan lagi yakni pada 9 Desember mendatang. Pilkada kali ini dilaksanakan dalam posisi yang paling sulit. Penyelenggara pemilu dihadapkan pada situasi pandemi covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi proses pelaksanaannya. Meskipun demikian hal ini jangan sampai mengurangi kualitas demokrasi. Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Prof. Teguh
Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan, masyarakat akan merasakan suasana yang sangat berbeda di sekitar TPS saat hari pemungutan suara Pilkada serentak Tahun 2020. Pandemi Covid-19 menjadi alasan yang mengharuskan masyarakat tidak berkerumun dan bersosialisasi di sekitar TPS seperti yang lazim ditemui dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi di tanah air. KPU
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 126-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Maluku pada Senin (23/11/2020). Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu Suparjo Rustam Rumakamar, Rosna Sehwaky, Syaifudin Rumbori menjadi Teradu dalam perkara ini. Ketiga penyelenggara pemilu tersebut diadukan
Pangkalpinang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan kepatuhan etika penyelenggara pemilu perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jumlah penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi, baik itu peringatan, peringatan keras, pemberhentian dari jabatan, pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian tetap didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut disampaikan Alfitra Salamm dalam Rapat Koordinasi Penegakan Kode
Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didik Supriyanto, S.IP., M.IP. mengungkapkan, kondisi iklim demokrasi Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik setidaknya dibanding 25 tahun lalu. Hal ini disampaikannya saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional bertemakan “Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia” yang diadakan di Kota Banjarmasin, Senin
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo berpesan agar penyelenggara pemilu tetap berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Pesan ini disampaikannya untuk seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari jajaran di tingkat paling bawah hingga teratas ketika menjadi narasumber dalam Webinar Nasional yang diadakan DKPP dengan tema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengimbau penyelenggara pemilu untuk berhati-hati melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan pedoman perilaku. Prof. Teguh menyampaikan kepercayaan masyarakat (public trust) kepada penyelenggaraan pemilu harus tetap dijaga oleh penyelenggara. Terutama dalam penyelenggaraan pilkada di masa sulit saat ini
Ambon, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengungkapkan penyelenggara pemilu di daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dituntut memiliki banyak gagasan dan inisiatif. Inisiatif tersebut diperlukan untuk mengatasi sejumlah hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan pilkada serentak. Misalnya hambatan faktual berupa geografis, jarak, keamanan, alam, dan