Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad mengenalkan Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf kepada jajaran Komisi II DPR. Hal ini dilakukan Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara, Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (19/1/2021). “Mohon izin memperkenalkan pengganti
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui sekretariat DKPP untuk kali pertama menggelar pertemuan virtual dengan Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada Senin (18/1/2021) pukul 08.00 WIB. Anggota DKPP lain yang mengikuti jalannya pertemuan virtual ini adalah Prof. Teguh Prasetyo. Kegiatan diinisiasi oleh PLT Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf, S.Ag., M.Pd. Sebagai informasi Menteri Dalam
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 186-PKE-DKPP/XII/2020 pada Jumat (15/1/2021) pukul 09.00 WIB. Sidang yang dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irfan Alfi, Ketua KPU Kota Cilegon. Pengadu perkara ini adalah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 139-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (14/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku pada Pemilu 2019 dari PDIP, Wilheim Daniel Kumala. Ia memberikan kuasa kepada Franky Jaldrin Sahetapy. Teradu terdiri dari lima Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 196-PKE-DKPP/XII/2020 di Ruang Sidang DKPP pada Kamis (14/1/2020) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Hendra Gunawan yang memberikan kuasa kepada Moh. Maulana. Pengadu mengadukan sebanyak 16 penyelenggara pemilu, antara lain Arief Budiman, Hasyim Asy’ari,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur (selanjutnya disebut KIP Aceh Timur) Zainal Abidin. Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (13/1/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Zainal Abidin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua KPU RI dalam perkara 123-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi dibacakan oleh Ketua dan Anggota Majelis DKPP dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 17 perkara di Ruang Sidang DKPP, pada Rabu (13/1/2020) pukul 09.30 WIB. Arief Budiman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 191-PKE-DKPP/XII/2020 pada Selasa (12/1/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Jibran Jihad, mahasiswa. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sjahri Papene selaku Teradu. Pengadu mendalilkan Teradu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 188-PKE-DKPP/XII/2020 pada Senin (11/1/2021), pukul 13.00 WIB. Dalam sidang yang diadakan secara virtual ini, DKPP memeriksa Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Topan Balilio. Topan diadukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolsel, Arifin Olii,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 147-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (11/1/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Eksar Efendi melalui tim kuasanya, yaitu Ardian dan Sunardi Sudirman. Pengadu melaporkan Toni Kuswoyo, Natijo Elem, dan Oyon Supra (Ketua dan Anggota Bawaslu