Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk tahapan pemilu. Hal ini disampaikan Alfitra ketika memberi sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh KPU, Kamis (13/1/2022). Ia berpendapat, KPU
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengungkapkan etika menjadi salah satu kunci lahirnya politik yang santun, saling menghargai dan menguatkan, serta kompetisi politik secara fair. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Catatan Politik Awal Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh The Republic Institute pada Minggu (2/1/2022)
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara, Arif Rahakbau selaku Teradu dalam perkara nomor 162-PKE-DKPP/IX/2021. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (22/12/2021)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bedah buku berjudul “Pemilu Berintegritas: Gagasan dan Praktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis” dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (16/12/2021). Buku ini merupakan karya Ketua DKPP, Prof. Muhammad. Menurut Muhammad, gagasan
Jakarta, DKPP – Jumlah pengaduan yang diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan atau menimpa penyelenggara pemilu terus meningkat. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan jumlah pengaduan terkait kekerasan atau pelecehan seksual ke DKPP sebanyak dua persen dari total pengaduan sepanjang tahun 2021. Fakta tersebut disampaikan Alfitra Salamm
Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi berbagai capaian positif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu ini sembilan tahun berdiri. Capaian DKPP yang pertama yakni berhasil menciptakan sistem penegakan kode etik yang terbuka, transparan, dan akuntabel khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi bisa menjadi ‘bench mark’
Jakarta, DKPP – Kode etik memiliki dampak besar terhadap penyelenggara pemilu. Kode etik ini menjadi pegangan untuk menjaga kemuliaan serta kehormatan profesi dalam menjalankan wewenang, tugas pokok, dan fungsi penyelenggara pemilu. Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan keluhuran profesi terletak pada pengaruh yang ditimbulkan dan tanggung jawab yang semakin besar. Hal tersebut terjadi pada profesi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (SIETIK) di Jakarta, Kamis (16/12/2021). Anggota DKPP Didik Supriyanto mengatakan aplikasi sebagai upaya memanfaatkan teknologi secara maksimal sehingga membantu proses penganan kode etik penyelenggara pemilu. “Sistem ini memungkinkan kita semua secara lebih mudah mendapatkan informasi, juga mengikuti proses bagi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyatakan bahwa kebutuhan terhadap pemantapan kode etik penyelenggara pemilu semakin mendesak. Hal ini disampaikannya ketika memberi sambutan dalam pembukaan kegiatan Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (16/12/2021). “Dari perjalanan dan pengalaman berdemokrasi dan pemilu, semakin terasa dibutuhkan pemantapan nilai-nilai etik selain
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berharap DKPP tetap tegap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, DKPP harus tetap menegakkan kode etik penyelenggara pemilu guna memastikan pelaksanaan pemilu tetap berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa