Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 59-PKE-DKPP/II/2021 di Kantor KPU Provinsi Jambi, Kota Jambi, Selasa (27/4/2021) pukul 09.00 WIB. Pengadu perkara ini adalah Julius. Dia melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Merangin yakni Alber Trisman, Salman, A. Rahim, Zamharil, dan Markus
Bogor, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengungkapkan sebagian besar Pengawas Pemilu (Panwas) diadukan ke DKPP karena dinilai tidak menyampaikan informasi progres penanganan laporan kepada pelapor. Hal tersebut disampaikan Muhammad saat memberikan sambutan Peluncuran Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI yang dilaksanakan di Bigland Hotel & Convention Hall, Kota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 120-PKE-DKPP/III/2021 pada Senin (26/4/2021) pukul 09.00 WIB. Pengadu perkara ini adalah Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni Datuk Bando Basau, yang memberikan kuasa kepada Henny Handayani. Sementara Teradu atau pihak yang diadukan dalam perkara ini adalah
Tanjung Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 100-PKE-DKPP/II/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Jumat (23/4/2021). Perkara ini diadukan oleh Mohammad Ginastra. Pengadu mengadukan tujuh orang penyelenggara pemilu yakni Eko Purwandoko, Ahmad Sulton, Fahrur Razi, Mardanus, Samsir, Arfan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 121-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura pada Jumat (23/4/2021) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura, yakni Zacharias S.Y. Rumbewas, Seprianti E. Pandi, dan Nasarudin Sili Luli.
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 116-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor Bawaslu Prov. Papua, Kota Jayapura, Kamis (22/4/2021). Perkara ini diadukan oleh Adriana Sahempa dan Yulianus Nakuwo (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Nabire). Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kab. Nabire yakni Wihelmus
Jakarta, DKPP – Dissenting opinion atau pendapat berbeda mewarnai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 43-PKE-DKPP/II/2021 dengan Teradu yaitu M. Sanusi (Anggota KPU Prov. Jambi). Dissenting opinion tersebut berasal dari dua Anggota DKPP yaitu Dr. Ida Budhiati dan Didik Supriyanto, S.IP., MIP. Keduanya menilai Teradu selayaknya
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Mohtar Tidore (Anggota Bawaslu Kab. Taliabu) selaku Teradu II dalam perkara 01-PKE-DKPP/I/2021. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis DKPP, Prof. Muhammad dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 41-PKE-DKPP/I/2021 pada Selasa (20/4/2021). Perkara ini diadukan oleh M. Subhan, Rahmadi, dan M. Hafidz Halim. Ketiganya mengadukan Zainal Abidin, Dodi Rusmana, Rudi Aliansyah, Grace Y. Lengkey, dan Jumanti Liany (Ketua dan Anggota KPU Kab.
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 122-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Selasa (20/4/2021) pukul 09.00 WIB. Pengadu perkara ini adalah Hj. Kurnia Agustina dan Usman Sayogi J.B. yang memberikan kuasa kepada Gama Alamsyah, Nana Suhana