Surabaya, DKPP – Hakikat pemilu, menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto adalah konversi suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih). Oleh karena itu penyelenggara harus menjamin dan melindungi hak memilih dan hak dipilih. Hal ini disampaikan Didik saat menjadi narasumber kegiatan Rapat Pimpinan dalam rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, “Menyongsong Kick
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 13-PKE-DKPP/II/2022, Rabu (23/2/2022). Perkara ini diadukan oleh dua Anggota KPU RI, yaitu Arief Budiman (Pengadu I) dan Hasyim Asy’ari (Pengadu II). Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Fransiskus Asek (Teradu I) serta empat
Jakarta, DKPP – Dua penyelenggara pemilu Kab. Sumba Barat Daya dijatuhi sanksi Peringatan Keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka adalah Abubakar Pua (Anggota KPU Kab. Sumba Barat Daya) dan Sekti Handayani (Anggota Bawaslu Kab. Sumba Barat Daya). Keduanya berstatus sebagai Teradu I dan IV dalam perkara dugaan pelanggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Jakarta, DKPP – Terbukti menjalin relasi atau hubungan tidak wajar dengan istri Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Herman Joseph Kelbulan. Herman Joseph Kelbulan menjadi Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor 09-PKE-DKPP/I/2022. Perkara ini diadukan oleh Fransisco Samuel Taborat sebagai
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menghadiri Sidang Istimewa Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia pada Selasa (22/2/2022). Sidang Istimewa dilaksanakan secara virtual dengan agenda utama Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan ini mengapresiasi pencapaian positif dan prestasi MA sepanjang tahun 2021. Banyak
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/II/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Senin (21/2/2022). Irwan diperiksa karena diduga menjadi tim pemenangan salah satu Calon Bupati Dompu dalam Pilkada 2015. Selain
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sanusi selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam perkara nomor 05-PKE-DKPP/I/2022. Teradu (Sanusi) terbukti melanggar prinsip tertib, profesional, dan membuat kegaduhan sosial. Tindakan yang dilakukan oleh Teradu mencederai kepercayaan publik dan merendahkan marwah dan kehormatan penyelenggara pemilu. “Berdasarkan fakta persidangan dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Andreas Arinda Anantha Kusuma. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Andreas merupakan Teradu dalam perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2022 yang disidangkan DKPP pada 31 Januari 2022. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci, Mohd. Taufik Harun dalam perkara nomor 02-PKE-DKPP/I/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DKPP pada Rabu (16/2/2022) pagi. “Menjatuhkan saksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyampaikan pesan untuk seluruh calon Anggota KPU dan Bawaslu yang saat ini masih mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi II DPR. Kepada calon Anggota KPU, ia berpesan agar ke depan Anggota KPU periode 2022-2027 memberi atensi kepada penyelenggara pemilu tingkat ad hoc,