Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 11 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022 pada Jumat (27/5/2022) pukul 09.00 WIB. 11 penyelenggara pemilu yang berstatus Teradu ini antara lain adalah Sekretaris Jendral Bawaslu, Gunawan Suswantoro (Teradu I) dan Kasek Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Jakarta, DKPP – Anggota dan Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, meresmikan Poliklinik DKPP di Jakarta, Selasa (25/5/2022). Poliklinik yang terletak di lantai 4 Gedung DKPP ini diharapkan dapat mendukung kinerja seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan sekretariat DKPP. Poliklinik dilengkapi dengan fasilitas penunjang kesehatan dengan dokter jaga standby setiap hari Rabu “Di sini bisa
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berpesan agar setiap penyelenggara pemilu dapat menjadi pemimpin yang baik. Pesan ini disampaikannya saat memberi materi dalam kegiatan Pembinaan/ Pendampingan Penanganan Pelanggaran yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Selasa (24/5/2022). Menurut Muhammad, seorang pemimpin akan menujukkan kapasitas dan profesionalitas serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Buru Selatan, dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Selasa(24/5/2022). Perkara ini diadukan oleh Hendrik Notanubun dengan memberikan kuasa kepada Erwin A. Far. Far. Pengadu mengadukan Syarif Mahulauw,
Jakarta, DKPP – Indonesia adalah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis. Kita harus bangga atas spirit berdemokrasi karena kebanggaan yang proporsional melahirkan nasionalisme. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam kegiatan “Kuliah Dosen Tamu” yang diselenggarakan oleh Departemen Pemerintahan dan Ilmu Politik, FISIP Universitas Diponegoro secara daring, Kamis(19/5/2022).
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengatakan, mengelola pemilu di Indonesia tidak cukup hanya dengan mengandalkan keterampilan tata kelola pemilu saja. Menurut Muhammad, tata kelola perilaku penyelenggara pemilu jauh lebih penting dalam mengelola kepemiluan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dalam
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengapresiasi kegiatan “Bawaslu Mendengar”. Kegiatan ini diinisiasi Bawaslu periode 2022-2027 dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak terkait kepemiluan untuk memberikan masukan terhadap Bawaslu melalui berbagai cara dan kegiatan dalam rangka menerima kritik dan masukan untuk menentukan langkah awal dalam melakukan pengawasan pemilu. Apresiasi
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Ivan Astavan Manurung, dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kamis(12/5/2022). Ivan diadukan oleh Vendio Ellafdi selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah atas dugaan
Jakarta, DKPP – Penegakan kode etik penyelenggara pemilu dinilai efektif mencegah dan mempersempit masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati dalam Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu oleh DKPP yang dilakukan secara daring. “Satu keniscayaan, penegakan etik ini mampu mencegah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan kegiatan syukuran atas penggunaan secara penuh Gedung DKPP di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2022). Dalam kegiatan itu, DKPP mengundang sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari pihak Kemendagri diwakili