Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 143-PKE-DKPP/VII/2021 pada Senin (6/9/2021). Perkara ini diadukan oleh Alimaran. Ia mengadukan Fajrul Islami Damsir, Gummer Siregar, Alamsyah H.S, Yurnalis, dan Fanny Ariandi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu) sebagai Teradu I sampai V.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 133-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (3/9/2021) pukul 08.30 WIB atau 09.30 WITA. Perkara ini diadukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Willibrodus Lay-J.T. Ose Luan, yaitu Yohanes Belawa Karang. Dalam perkara ini,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 dan 135-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (3/9/2021). Kedua perkara ini diadukan Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin yang memberikan kuasa kepada Paulus Seran Tahu. Dalam perkara 134-PKE-DKPP/V/2021, Pengadu mengadukan Makarius Bere Nahak (Ketua KPU Kab. Malaka)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 139-PKE-DKPP/V/2021, Jumat (3/9/2021). Perkara ini diadukan oleh Heri Hasan Basri dan Ade Sudrajat. Keduanya mengadukan Anggota KPU Kabupaten Garut, Hilwan Panaqi. Dalam pokok aduan perkara, Teradu diduga masih menjabat sebagai pengurus di Partai
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menjadi salah satu pembedah dalam kegiatan Bedah Buku “Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu” yang diadakan oleh KPU Kabupaten Cianjur secara virtual, Selasa (31/8/2021). Buku ini merupakan karya dari Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Teknis Pengaduan DKPP, Arif Ma’ruf. Buku ini berisi tentang aspek
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 126-PKE-DKPP/IV/2021 pada Selasa (24/8/2021). Perkara ini diadukan oleh Moch. Fachri Kaluku, Alti Mohammad, dan Moh. Zain Slamet Baladraf (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango). Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Kabupaten Bone Bolango, yakni
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara, yaitu perkara nomor 147-PKE-DKPP/VI/2021 dan 149-PKE-DKPP/VI/2021, Senin (23/8/2021) pukul 13.00 WIB. Kedua perkara ini diadukan oleh Ricky Teguh Tri Ari Wibowo. Dalam perkara nomor 147-PKE-DKPP/VI/2021, ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 140-PKE-DKPP/V/2021, Senin (23/8/2021) pukul 08.00 WIB atau 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan tiga Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, yaitu Fajeri Tamzidillah, Muhammad Syahrial Fitri, Rizki Wijaya Kusuma, dan Hairun Falah. Keempatnya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 144-PKE-DKPP/VI/2021 pada Kamis (19/8/2021). Perkara ini diadukan oleh Andi Wildan Wahyudin. Pengadu mengadukan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Ahmad Aziz Firdaus, R. Setia Surya, Mohammad Abduh, dan Khoerun Nasichin. Teradu I (Ahmad Aziz Firdaus)
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menghadiri kegiatan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang diadakan secara daring, Senin (16/8/2021). Kegiatan ini diadakan di Gedung Nusantara, Komplek MPR/DPD/DPR, Jakarta. Namun, peserta yang hadir secara fisik hanya berjumlah 60 orang, termasuk Presiden RI, Ketua MPR