Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengusulkan mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Usulan ini disampaikan Muhammad dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kode Etik (SIETIK). Penandatangan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (30/8/2022) oleh Sekertaris DKPP, Yudia Ramli dan Direktur Layanan Aplikasi Layanan Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Budi Prayitno, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/8/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Budi Prayitno selaku Anggota KPU Kabupaten Kapuas sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arifudin. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Arifudin merupakan Teradu dalam perkara nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Didik Hermawan Luhulima. Sidang ini diadakan secara tertutup
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan Teradu yaitu Anggota KPU Kabupaten Waropen, Daud Benamen, pada Jumat (19/8/2022). Perkara dengan nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022 ini diadukan oleh Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Risoi yang merupakan Anggota KPU Provinsi Papua. Ketiga Pengadu mendalilkan Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 29-PKE-DKPP/VII/2022, Jumat (12/8/2022), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan empat Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yaitu Harmain, Wawan Wiraatmaja, Sastriadi, Eko Wahyu Sulistiobudi, dan Sapta Tjita. Kelima nama tersebut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Sungai Penuh, Johandra, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Johandra merupakan Teradu dalam perkara nomor 27-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Ketua dan empat Anggota KPU Provinsi Jambi. “Menjatuhkan sanksi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Mulianta Sembiring. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan dugaa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (10/8/2022). “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Mulianta Sembiring selaku Anggota KPU Kabupaten Deli
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meninjau verifikasi dokumen administrasi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu (7/8/2022). Peninjauan ini dilakukan Muhammad bersama Ketua dan Anggota Bawaslu, yaitu Rahmat Bagja dan Herwyn J.H. Malonda. Ketiganya didampingi oleh Ketua dan enam Anggota KPU, yaitu Hasyim Asy’ari, Betty Epsilon
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu agar tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Sebab, putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar KEPP akan menjadi rekam jejak bagi penyelenggara pemilu tersebut selama ia masih berkarir sebagai penyelenggara pemilu. Peringatan tersebut dilontarkan Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan