DKPP Periksa KPU RI dan KPU Bengkulu Selatan Terkait Seleksi Badan Ad Hoc

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 185-PKE-DKPP/VIII/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (19/9/2025). Perkara ini diadukan Wahyudi Febrianto Putra yang memberikan kuasa kepada Kasrul Pardede dan Zoniko Ardionsyah. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Erina Okriani (Teradu I), serta

DKPP Periksa Ketua, Anggota, dan Sekjen KPU RI Terkait Sewa Private Jet

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 178-PKE-DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025). Perkara ini diadukan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang memberikan kuasa kepada Ibnu Syamsu Hidayat, dan Kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (Teradu

Ratna Dewi: DKPP Semakin Dibutuhkan

Pandeglang, DKPP – Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semakin dibutuhkan dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas sekaligus berintegritas. Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan pemilu yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang di Kabupaten Pandeglang, Selasa (16/9/2025). Dalam kegiatan bertema “Transformasi Kelembagaan Pengawas Pemilu

Ketua DKPP: IKEPP Merupakan Program Prioritas Nasional

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyampaikan bahwa program Indeks Kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) milik DKPP merupakan salah satu program yang menjadi prioritas nasional. Hal ini disampaikan Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (15/9/2025). “Jadi IKEPP ini

Ratna Dewi Pettalolo: Politik Uang adalah Kejahatan Demokrasi

Sukabumi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa integritas adalah kunci dalam seluruh proses pemilu dan demokrasi yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu”, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Sukabumi, pada Senin (15/9/2025). “Fondasi negara ini akan kuat melalui pemilu yang

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Timor Tengah Selatan

Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sepuluh penyelenggara pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara, yaitu Nomor 164-PKE-DKPP/VI/2025 dan 181-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Jumat (12/9/2025). Lima dari sepuluh penyelenggara pemilu yang diperiksa adalah Ketua KPU

DKPP Periksa KPU Kalimantan Tengah Terkait Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi

Palangka Raya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkaran Nomor 166-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Jumat (12/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Dodi Ramosta Sitepu yang memberikan kuasa kepada Rahmadi G. Lentam dan M. Rosyid Ridho. Pengadu mengadukan Ketua

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Terkait Penetapan Calon Bupati

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 149-PKE-DKPP/V/2025 di Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jumat (12/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Ahmad Ripa. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami (Teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Ade Abdullah Sidiq,

Ketua DKPP Paparkan Lima Syarat Penyelenggaraan Pemilu yang Ideal

Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengakui pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak tahun 2024 belum bisa dikategorikan ‘baik’. Perbaikan dan penyempurnaan kepemiluan di Indonesia harus menjadi prioritas bersama ke depan. Demikian disampaikan Heddy Lugito dalam Seminar Nasional ‘Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia’ yang dilaksanakan di

DKPP Periksa Bawaslu Barito Utara dan Kalimantan Tengah Terkait Penanganan Laporan Politik Uang

Palangka Raya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 162-PKE-DKPP/VI/2025 dan 183-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, pada Kamis (11/9/2025). Perkara 162-PKE-DKPP/VI/2025 diadukan Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo yang memberikan kuasa kepada M. Junaedi Lumban Gaol dan kawan-kawan.