Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan penyelenggara Pemilu agar tidak menyepelekan sanksi etik yang dijatuhkan DKPP. Menurut Raka Sandi (sapaan akrab, red), sanksi etik dalam hal-hal tertentu, bisa lebih berat dibandingkan sanksi hukum, karena sampai sejauh ini dalam peraturan perundang-undangan Pemilu belum diatur kapan kedaluarsanya.
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 13-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Rabu (22/2/2023). Pengadu pada perkara ini, Hariyanto, mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bengkulu, yaitu Rayendra Pirasad, Shanti Yudharini, dan Mico Yudisthira. Ketiga nama tersebut secara berurutan
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 11-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Rabu (22/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Syafaruddin. Ia mengadukan Agussalim Wahid, Nurbia, Iskandar Lembah, Idrus, dan Risvirenol (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Palu)
Tangerang Selatan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan masyarakat sipil (civil society) menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 Network For Indonesia Democratic Society (Netfid) yang dilaksanakan di Gedung Pusdilkat Kementerian Agama RI, Tangerang Selatan, pada Rabu (22/2/2023). “Pemilu yang
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (20/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Salahudin Raharjo. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu Muchamad Muchlisin, Fatma Lestari, Mustorifin, Fatkhur Rohman
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mewujudukan pemilu yang berintegritas. Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Legislatif Universitas Tanjungpura Tahun 2023 pada Minggu (19/2/2023) secara daring. “Mahasiswa memiliki peran penting dalam menyukseskan dan mewujudkan pemilu yang berintegrtias,” ungkap Tio Aliansyah.
Bekasi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengimbau agar setiap penyelenggara pemilu memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panwascam se-Kota Bekasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/02/2023). “Kalau jadi penyelenggara
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak gegabah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan keputusan tersebut hanya bagi penyelenggara yang melanggar kode etik dan perilaku berat. Hal tersebut disampaikan Raka Sandi (sapaan I Dewa Kade Wiarsa
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (17/2/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh lima Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Banda Aceh, yaitu Reza Purnama, Yus Parmen, Yusrijal
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) atas perkara nomor: 8-PKE-DKPP/I/2023 pada Jumat (17/2/2023). Mereka yang diperiksa adalah Sukrin Saleh Taib, Hairudin Polontalo, Sofya Abdullah, Muhammad Fadly Thaib, dan Sitti Anjarwati (Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo). Perkara ini