Pangkal Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor perkara: 191-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Kamis (9/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Muhammad Taufik Koriyanto, yang memberi kuasa kepada Adhel Setiawan. Sedangkan
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 187-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Kahar Sahidadi. Ia mengadukan Anggota KPU Kota Gorontalo, Junaidi Yusrin. Dalam sidang kali ini pengadu tidak menghadiri
Gorontalo, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjadi narasumber dua kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Ende dan Bawaslu Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (8/10/2025). Dalam kedua kegiatan yang dilaksanakan secara daring, orang yang akrab disapa Raka Sandi menyampaikan materi terkait “Pentingnya evaluasi untuk memperkuat kelembagaan dengan
Morowali, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menilai politik uang yang marak saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tanah air sama seperti penyakit kanker stadium IV. Penyebarannya sangat masif dan ganas. Menurut Ratna Dewi, politik uang hampir terjadi di setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Maka tidak berlebihan jika menyamakan politik uang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja delegasi Comissao Nacional de Eleicoes (CNE) Republik Demokrasi Timor Leste, yang dipimpin langsung Ketua CNE, Jose Agostinho de Costa Belo Periera. CNE merupakan Komisi Nasional Pemilihan Timor Leste yang bersifat independen dengan tugas pengawasan terhadap seluruh tahapan proses pemilihan umum, pendaftaran pemilih, serta penyelenggaraan
Jakarta, DKPP— Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya menjunjung tinggi etika dan integritas bagi seluruh penyelenggara pemilu guna memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu. Hal tersebut disampaikan secara daring dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Selasa (7/10/2025). Dalam
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan komitmen DKPP dalam memegang teguh standar etik dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disampaikan Raka Sandi dalam diskusi publik dengan tema “Menakar Kemandirian KPU Menyusun Regulasi Teknis”, yang diselenggarakan oleh Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), di Kantor KPU RI, Jakarta (2/10/2025). Menurut Raka
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 106-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (30/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Akbar Nur Arfah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, beserta enam anggotanya yaitu: Abdul Malik,
Jakarta, DKPP – Sekretaris DKPP, Syarmadani, menyampaikan peran DKPP memiliki mandat dari undang-undang untuk menjaga integritas dan etika penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Diskusi Terpumpun Sistem Pemilu Di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU RI dengan tema Pemisahan Dua Fase Pemilu Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PPU-XXII/2024 Terhadap Manajemen dan
Samarinda, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara sekaligus, yaitu: perkara Nomor 152-PKE-DKPP/IV/2025 dan 153-PKE-DKPP/IV/2025. Sidang pemeriksaan dilakukan di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Kamis (25/9/2025). Pihak pengadu dalam dua perkara tersebut adalah Muhammad Yusup