Jakarta, DKPP – Makin banyak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang bakal disidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Paling tidak itulah hasil verifikasi berkas pengaduan yang masuk antara 28 April-1Mei 2014 sebanyak 19 kasus pengaduan. Setelah diverifikasi, dinyatakan 14 kasus naik sidang, 4 kasus dinyatakan dismissal, dan 1 belum memenuhi syarat. Demikian hasil verifikasi berkas pada Jumat (2/5) di
Jakarta, DKPP– Pada Selasa (29/4) lalu, Erik Atrada Ritonga melaporkan Mulia Banurea (Ketua KPU Prov Sumatera Utara), Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab Tapanuli Tengah) dan Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab Tapanuli Tengah) ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni menurut Pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg atas nama Rufius H. Hutahuruk dari Partai
DKPP, Jakarta – Salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar melaporkan ketua KIP Aceh Barat Daya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, ketua KIP Aceh dinilai telah berlaku diskriminatif saat rapat pleno penghitungan suara. Dari kasus yang diterima DKPP, pengadu menyampaikan kronologisnya. Pada tanggal 21 April digelar pembacaan hasil rekapitulasi suara. Setelah pembacaan rekapitulasi suara, maka
Jakarta, DKPP– Dua Anggota dan Sekretaris KPU Kab Sigi, Prov Sulawesi Tengah pada Selasa (29/4) diadukan ke DKPP oleh Rahmansyah Pandan dan Alamsyah yang merupakan koordinator dan anggota Biro Hukum Peradilan PC Gasak, Kab Sigi. Ketiga Teradu tersebut yakni Syarif Latadano, Moh Nuzul dan M. Anwar. Mereka diperkarakan karena dianggap telah mengabaikan Peraturan Bersama KPU,
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) masih memerlukan pemahaman bersama untuk menyusun lagi beberapa peraturan agar menjadi lebih baik lagi. Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya mempunyai aturan mengenai pengajuan permohonan elektronik dan persidangan jarak jauh. Oleh karena itu, untuk kelengkapan dalam manajemen persidangan perkara di DKPP yang tetap tertib dalam administrasi maka perlu untuk
Jakarta, DKPP- Banyaknya pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April butuh penegasan tersendiri. Pasalnya, tidak semua dugaan pelanggaran menjadi kewenangan DKPP. Bisa saja itu menjadi kewenangan Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika menerima rombongan calon legislatif (caleg) lintas partai dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk beraudiensi,
Jakarta, DKPP– Dengan mengenakan pakaian adat Sumatera Utara, Gerakan Rakyat Medan (GERAM) pada hari ini, Jumat (2/5) menyerahkan petisi yang berisi penolakan atas hasil Pemilu Legislatif di Kota Medan yang digelar pada 9 April 2014 lalu ke DKPP. Petisi tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. “Kami masyarakat Kota Medan yang tergabung dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai banyak menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka melaporkan perihal perilaku aparat penyelenggara Pemilu. Berdasarkan catatan yang masuk ke Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pengaduan yang masuk selama tiga hari terakhir ini, jumlah pengaduan Rabu (30/4) pukul 18.30 sebanyak 15 orang, Selasa